Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tahun 2025 yang baru mencapai 57,73 persen secara akrual per 8 Juli 2025.
“Serapan anggaran tidak boleh menjadi indikator tunggal keberhasilan. Yang lebih penting adalah bagaimana belanja negara benar-benar menjawab kebutuhan riil pekerja migran—mulai dari proses penempatan hingga pemulangan secara manusiawi dan adil,” ujar politisi PKS itu dalam Rapat Kerja bersama Menteri P2MI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Haris memberi perhatian khusus pada Direktorat Jenderal Pelindungan, yang realisasi belanjanya baru 40,00 persen menurut Sistem SAKTI dan 51,58 persen menurut pencatatan akrual dari pagu Rp 5,75 miliar.
“Pelindungan adalah jantung pelayanan Kementerian P2MI. Jika serapan masih separuh, berarti masih banyak pekerja migran yang belum merasakan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Dalam paparannya, Kementerian P2MI menyiapkan sederet program strategis untuk 2025, antara lain revisi UU No. 18/2017, pendataan pekerja migran di luar negeri, Migrant Center, sanksi tegas bagi P3MI bermasalah, hingga pengembangan layanan digital terintegrasi. Muh Haris meminta digitalisasi dipercepat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas layanan.
“Transformasi digital bukan sekadar efisiensi, tapi akses keadilan bagi para pekerja migran kita,” kata Haris.
Lebih lanjut, ia menyoroti pagu indikatif 2026 yang turun menjadi Rp 285,84 miliar, padahal kebutuhan riil Kementerian P2MI diperkirakan Rp 1,67 triliun. Haris meminta pemerintah mengkaji ulang alokasi tersebut.
“Anggaran harus ditambah untuk menyelamatkan tenaga migran. Mereka adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlindungan menyeluruh dari negara,” ujarnya.
Menurut Haris, minimnya anggaran akan berimbas langsung terhadap program-program krusial, seperti fasilitasi pemulangan pekerja migran bermasalah, pendampingan hukum, serta pelatihan dan pemberdayaan di desa asal.
“Fraksi PKS mendukung usulan penambahan anggaran asalkan disertai perbaikan tata kelola, pemantauan berkala, dan indikator kinerja terukur. Keterbukaan data serapan, terutama di Direktorat Pelindungan, akan menjadi tolok ukur keberhasilan,” tutupnya.