Jakarta (05/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan memberikan respon negatif atas keinginan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai subsidi pupuk dari pemerintah diberikan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Menurut Johan, keinginan tersebut tidak melihat realitas persoalan subsidi pupuk yang dialami oleh petani, serta tidak sesuai dengan tujuan dari adanya subsidi pupuk yakni agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Secara tegas saya tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT sebab hal ini akan merugikan petani dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal karena subsidi pengadaan dan penyalurannya diubah dalam bentuk BLT,” tegas Johan.

Selain itu lanjutnya, BLT yang diterima akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya.

“Akan banyak muncul persoalan baru yang muncul seperti soal ketersediaan pupuk bersubsidi dan juga menyangkut standar BLT nya apakah mengikuti harga pupuk subsidi atau non subsidi, jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian,” ucap Johan.

Legislator Senayan ini juga mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani dalam distribusi pupuk saja, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.

“Apatah lagi jika akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, tentu hal ini akan lebih menyulitkan petani dan akhirnya petani lagi yg terus menjadi korban dari model kebijakan seperti ini,” ujar Johan.

Pihaknya menghimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan, bersikap tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan serta mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi setiap tahun di banyak tempat.

“Saya melihat subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme harga jual pupuk bukan melalui BLT, meminta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat, karena tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah”, demikian tutup Johan Rosihan.