Jakarta (05/07) — Program kelistrikan 35.000 megawatt yang didorong pemerintah menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Salah satunya disorot Anggota Komisi VII Fraksi PKS Tifatul Sembiring. Tifatul menanyakan nasib dari program kelistrikan tersebut. Sebab, permintaan listrik dihadapkan pada tantangan di antaranya karena pandemi COVID-19.

“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth kita 7%-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi COVID dan sebagainya,” katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Merespons hal tersebut, Darmawan menjelaskan, program 35.000 MW dirancang untuk 5 tahun. Dia mengatakan, dengan adanya renegosiasi dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka jadwalnya mundur.

“Dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun. Dengan adanya renegosiasi ini makanya jadwalnya kami undurkan, dari yang tadinya selesai di 2019, kami mundur menjadi tahun 2026, sehingga begitu jadwalnya yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun maka kami ada waktu mengejar ketertinggalan dari demand,” terangnya.