Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menerima audiensi dan aspirasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD Provinsi Kepulauan Riau terkait 10 tuntutan evaluasi dan menolak kebijakan pemerintah atas kesejahteraan nelayan dan pengusaha perikanan lokal, dalam Program Hari Aspirasi Rakyat FPKS DPR RI, Kamis (07/07).
Penyampaian aspirasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Raden Hari Tjahyono, beserta Wakil Ketua HNSI Eko Fitriadi. Dalam penyampaiannya, Hari Tjahyono menginginkan tuntutan ini segera di advokasi.
Baca juga: Silaturahmi Dengan Nelayan, Dr. Salim Berikan Bantuan Alat Tangkap Ikan
“Terdapat permasalahan terutama kebijakan pusat yang dampaknya sangat di rasakan oleh nelayan dan pengusaha ikan. Potensi perikanan di kepulauan Riau sangat besar, namun PAD sektor kelautan di Kepri masih di bawah 2 persen dan sangat memprihatinkan”, ungkap Hari Tjahyanto.
Dalam tuntutannya yang tertuang dalam surat keberatan, HNSI menyampaikan perlunya revisi peraturan pemerintah yang tertuang dam PP No. 85 Tahun 2021 tentang Indeks Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dalam aturan ini menghasilkan sebuah keputusan menteri kelautan dan perikanan yang sangat merugikan masyarakat, pelaku dan pekerja di bidang kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Kepri”, terangnya.
Atas tuntutan tersebut anggota komisi IV, Slamet, dalam kesempatan virtual menyampaikan kesiapannya untuk memperjuangkan dan aspirasi yang disampaikan HNSI.
“Insyaallah akan kami follow up dan akan saya sampaikan formal ataupun non-formal”, ujar Slamet
Eko Fitriadi wakil ketua HNSI Kepri, menambahkan bahwa sebenarnya dalam aturan yang di buat Pemerintah pusat terdapat banyak celah yang memungkinkan adanya kecurangan dan berdampak bagi nelayan lokal. Salah satunya penggunaan Jaring Tarik Berkantong, hampir mirip cantrang yang selama ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Menanggapi konsep perikanan terukur, politisi asal dapil Jawa Barat IV ini menjelaskan bahwa, prinsipnya komisi IV akan selalu mengawasi jalannya aturan pemerintah, olehnya tuntutan dan aspirasi ini akan segera beliau sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu mitranya.
“Beberapa tuntutan ini secara formal akan kami sampaikan ke Menteri KKP. Sebab mendengar cerita bahwa penghasilan laut Kepri yang sebenarnya besar namun tidak sebanding dengan penghasilan PAD, maka kami berupaya akan membentuk rumusan- rumusan agar bisa teratasi”, ucapnya.
Baca juga: Politisi PKS Usulkan KKP Intervensi Kebijakan Tingkatkan Pendapatan Nelayan
Di akhir sesi, Slamet berpesan kepada HNSI akan keseriusan beliau dalam membantu menyampaikan 10 tuntutan dan evaluasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Jika ada kendala yang di hadapi oleh pengusaha ikan, nelayan lokal silahkan disampaikan, baik formal maupun informal agar bisa mendapatkan perhatian lebih dari kami yang bermitra langsung dengan pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan”, tutupnya.