Jakarta (12/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan saat menghadiri rapat paripurna masa persidangan IV menyampaikan terkait harga gabah yang berada di bawah HPP.
Hal tersebut, menurut Johan, menyebabkan dampak ekonomi yang sangat serius dimana petani di Indonesia telah diperlakukan tidak adil oleh sistem pasar saat ini.
Johan melanjutkan, yang lebih memprihatinkan tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil.
Baca Juga : Harga Kebutuhan Pokok Melonjak dan Gabah Anjlok, Aleg PKS: Tak Adil bagi Petani!
“Fakta hari ini, kemampuan produk komoditas petani kita itu sangat rendah, pupuk mahal bahkan langka, harga komoditas anjlok, harga gabah saat ini di kampung saya hanya Rp3.000, di surabaya saya cek kemarin cuma Rp4.000. Padahal HPP-nya adalah Rp4.200. Indeks yang diterima oleh petani kita sangat rendah, sedangkan indeks yang dibeli sangat tinggi, harga bahan pokok meningkat, minyak goreng, juga BBM.” ucap Johan.
Lanjut, Johan menyebutkan prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah, maka diperlukan sistem monitoring yang ketat agar bisa ditindak tegas setiap transaksi yang merugikan kepentingan petani.
“Saya berharap peningkatan produksi padi dapat berdampak pada kesejahteraan petani, untuk itu pemerintah harus lebih serius agar harga gabah bisa lebih stabil pada kondisi sulilt saat ini, dan tolong evaluasi kebijakan HPP saat panen karena dianggap masih rendah dan seringkali informasi mengenai HPP tidak sampai kepada petani,” sambung Anggota DPR asal NTB ini.
Johan memaparkan bahwa per 1 April dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.3/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian maka, peraturan tersebut tentu termasuk penambahan pajak pada komoditas gabah.
Baca Juga : Desak Pemerintah Antisipasi Harga Gabah Tak Anjlok, Aleg PKS: Lindungi Petani melalui Harga Gabah!
Oleh karenanya, Johan mendorong agar instrumen kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani dan harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen.
“Kebijakan pemerintah tidak efektif di setiap wilayah sepanjang tahun sehingga perlu evaluasi total supaya insiden anjloknya harga gabah di bawah HPP yang akan menjerumuskan petani pada kesengsaraan tidak terjadi lagi”, ujarnya.