Jakarta (03/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis minta Komisi Nasional Disabilitas (KND) segera membuat peta kerja atau roadmap untuk mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas.

Hal ini menyusul pelantikan tujuh komisioner KND oleh Presiden Joko Widodo kemarin di Jakarta.

“Mereka harus mendata dan menginventarisir kebutuhan disabilitas, dan anggaran buat mereka,” ujarnya kepada reporter Tirto, Kamis (2/12/2021).

Menurut Iskan ketersediaan data akan menjadi pegangan KND dalam kerjakerja mengawasi Kemensos. Sebagaimana yang tertera dalam UU Penyandang Disabilitas, posisi KND melekat pada Kemensos.

“Dia [KND] kan bermitra dengan komisi VIII, kalau misalnya dia [Kemensos] nggak respons, kan bisa kami tegur juga, dan anggarannya bisa digeser juga,” tukasnya.

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan pertama KND di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 1 Desember 2021.

Pelantikan keanggotaan KND dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas.