Jakarta (13/11) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengusulkan segenap pihak untuk mendiskusikan bersama agar dapat menggratiskan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Ansory, merespon isu-isu dugaan permainan dalam bisnis tes PCR yang dilayangkan kepada pemerintah.

“Jangan sampai kita mendengar lagi Bapak Menkes (Menteri Kesehatan) yang sebelumnya dari BUMN dan wakil dari keuangan juga, cukuplah sudah dugaan-dugaan (permainan tes PCR),” tegas Ansory dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Kepala Badan POM, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 serta Dirut PT Biofarma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mempertanyakan harga tes PCR di masyarakat yang bervariasi. Dia menilai bahwa penggratisan tes PCR menjadi solusi yang tepat untuk meredakan situasi terhadap hal tersebut, sembari melihat perkembangan dan respon dari khalayak setelahnya. Ia juga mempertanyakan apa yang membedakan antara tes PCR di awal masa pandemi hingga sekarang.

“Kita gratiskan PCR itu, antigen kalau perlu kita gratiskan untuk sementara. Kita  lihat perkembangan sebulan ini, apa ada (pihak yang) teriak-teriak, atau apakah ada perkembangan nggak ini? Kira kira ada keterpaparan baru tidak, kira-kira keterpaparan meningkat tidak, kita lihat. Apa kaitannya,” pungkas Ansory.

Usulan mengenai penggratisan tes PCR disuarakan banyak pihak. Seperti Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng. Ia menilai, seharusnya tes laboratorium PCR untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia bisa digratiskan. Tak hanya itu, Epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin mendukung upaya pemerintah dan swasta dalam menekan harga PCR. Ia menyarankan tes PCR digratiskan kalau untuk tujuan tracing.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat ini, pertama, evaluasi penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat dan alat kesehatan, ketersediaan vaksin dan vaksinasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat. Kedua, evaluasi pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 dan rencana vaksinasi anak umur di bawah 12 tahun. Terakhir, penjelasan mengenai kebijakan tes PCR dan antigen untuk perjalanan.