Jakarta (12/07) — LaporCovid-19 melaporkan sebanyak 1.207 tenaga kesehatan meninggal akibat terinfeksi virus Covid-19 hingga 9 Juli 2021. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 458 adalah dokter, 373 perawat, 208 bidan, 46 dokter gigi, dan 32 ahli teknologi lab medik.

Selanjutnya, 3 orang terapis gigi, 6 rekam radiologi, 3 petugas ambulans, 3 tenaga farmasi, 3 elektromedik, 5 sanitarian, 10 apoteker, 1 fisikawan medik, 2 epidemiolog, 1 entomolog kesehatan dan lebih dari 53 tenaga kesehatan kategori lainnya.

Temuan ini menuai tanggapan dari Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf. Bukhori menilai data tersebut tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata, tetapi sebagai nyawa manusia yang memiliki harga yang tidak ternilai.

Tidak hanya itu, Bukhori juga menilai dengan terus bertambahnya angka kematian tenaga kesehatan merupakan bentuk kerugian bagi kepentingan nasional dan harus segera dihentikan.

Baca juga: Anggota FPKS Minta Aparat Berlaku Humanis saat Penertiban PPKM Darurat

“Kita semua merasakan duka. Satu nyawa yang hilang adalah memori bagi banyak orang. Di sisi lain, wafatnya para tenaga kesehatan kita adalah bentuk kerugian negara atas hilangnya aset sumberdaya manusia, yakni kelompok yang cakap untuk mengisi pos strategis pelayanan publik. Kian berkurangnya kuantitas tenaga kesehatan kita, jelas akan berpengaruh pada merosotnya pelayanan negara terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu, anggota Komisi Kebencanaan DPR ini menyoroti kasus aktif Covid yang masih mencetak angka yang tertinggi kendati PPKM darurat telah berjalan satu minggu. Data dari Satgas Covid-19 mencatat misalnya kasus aktif per 10 Juli 2021 bertambah menjadi 373.440.

Tidak hanya itu, politisi PKS ini juga menyesalkan lemahnya pengetatan di pintu masuk mancanegara hingga saat ini. Menurutnya, tidak adil jika mudik lebaran beberapa waktu lalu dijadikan sebagai kambing hitam atas lonjakan kasus yang terjadi. Pasalnya, penularan virus ini terjadi akibat imported case yang disebabkan oleh mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Begitupun dengan kasus penularan varian Delta yang berasal dari warga India yang masuk ke wilayah Indonesia.

“Kasus terus meningkat kendati sudah relatif masa inkubasi 4 hari. Salah satu penyebab petaka ini adalah kegagalan pemerintah dalam memperketat pintu masuk bagi warga asing maupun tenaga kerja asing sejak awal hingga berlangsung pandemi, bahkan sampai hari ini. Indonesia akan tetap rawan kebobolan kasus impor sepanjang tidak ada perhatian serius terhadap pintu perbatasan. Jadi, tidak sepenuhnya benar jika ledakan kasus Covid-19 belakang ini akibat mudik lebaran,” tegasnya.

Sebab itu, anggota Baleg ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan misi penyelamatan nyawa warga negara. Salah satunya dengan menata kembali struktur komando penanganan pandemi. Pasalnya, politisi PKS ini menganggap penunjukan Menko Marves dan Menko Perekonomian sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional salah kaprah. Sementara, kedudukan Menteri Kesehatan hanya menjadi penjabat strata bawah dalam struktur komando penanganan Covid-19.

“Kita tidak bisa mengabaikan persepsi publik yang skeptis dengan penunjukan kedua pembantu Presiden itu dalam memimpin orkestrasi penanganan pandemi. Konsekuensinya, persepsi yang menguat di tengah publik adalah pemerintah, sebaliknya, lebih mengutamakan perbaikan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa, bila menilik kedudukan kedua menteri itu di kabinet,” jelasnya.

Baca juga: PPKM Darurat 24.594 WNA Tiba di Bandara Soetta, Aleg PKS : Ironis dan Miris

Politisi dapil Jateng 1 ini lantas meminta Presiden Jokowi secara bertanggung jawab menunjuk otoritas yang tepat dalam mengendalikan bencana wabah ini. Ia mengatakan salah kaprah pemerintah dalam mengidentifikasi masalah telah berakibat fatal dalam rumusan kebijakannya selama ini. Kebijakan yang serba tanggung akhirnya berimplikasi pada molornya waktu penanganan dan melonjaknya angka korban jiwa yang berjatuhan.

“Di sejumlah negara yang berhasil menangani kondisi kedaruratan kesehatan akibat Covid-19, otoritas kesehatan adalah yang memimpin manajemen di lapangan. Sejarah juga menunjukan bangsa Indonesia memiliki success story dalam menangani wabah flu babi dan flu burung ketika komando kendali dilakukan oleh otoritas yang tepat,” paparnya.

Menghentikan angka kematian, lanjutnya, harus dilakukan melalui kebijakan yang berfokus pada misi penyelamatan dan perlindungan nyawa warga negara. Dengan kata lain, menghasilkan kebijakan tidak boleh serba tanggung. Membatasi mobilitas warga domestik juga harus dibarengi dengan menutup pintu mancanegara, tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS ini juga mencemaskan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah kolaps akibat dihantam lonjakan pasien. Dampaknya, sebagian pasien tidak tertangani dengan baik hingga ajal menjemput.

Perlu kita akui, demikian Bukhori, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan eksisting telah mengalami functional collapse. Mereka masih bertahan namun secara fungsi pelayanannya tidak maksimal akibat nakes yang  sakit, wafat, hingga persediaan obat-obatan yang mulai langka. Pada akhirnya, masalah ini berakibat fatal pada pasien, lanjutnya.

“Atas dasar itu, pemerintah perlu lakukan ikhtiar lebih. Salah satunya, yakni mendirikan lebih banyak rumah sakit darurat Covid. Dan saya mengusulkan agar sejumlah infrastruktur Kementerian/Lembaga seperti balai dan sejenisnya bisa dimanfaatkan secara extraordinary dalam situasi ini,” pungkasnya.