Jakarta (10/05) — Anggota FPKS DPR RI Komisi I, Almuzzammil Yusuf menanggapi sejumlah isu yang sedang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, akhir-akhir ini beberapa kejadian dan kebijakan menandakan adanya permasalahan pada kepemimpinan bangsa.

“Coba kita cermati 4 kejadian yang berurutan ini yang baru saja terjadi. Masalah pertanyaan yg diajukan kepada pegawai KPK, data bansos, peleburan BRIN, dan TKA masuk saat pelarangan mudik—menandakan sedang ada masalah pada kepemimpinan bangsa ini” Ujar Almuzzammil.

Almuzzammil menambahkan bahwa, kondisi lembaga anti korupsi mulai diamputasi. Terlihat saat lembaga anti rasuah ini dikerdilkan dengan pertanyaan wawasan kebangsaan yang tidak relevan,seperti pertanyaan islamnya. Padahal, wawasan kebangsaan seharusnya bertumpu pada nilai akademis dan integritas.

Lalu mengenai data bansos yang ganda, Almuzzammil merasa bahwa perlu adanya pengusutan sebagai kunci dari kasus ini.

“Penegak hukum wajib mendalaminya, sebab angka 21 juta data ganda itu sistemik dan rawan diselewengkan, pengusutan adalah kunci agar kasus ini terang benderang” Kata Almuzzammil.

Selanjutnya terkait peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menyatukan LIPI, BPPT, dan BATAN. Hal ini dianggap Almuzzammil melanggar UU, karena ada beberapa LPNK yg dibentuk secara khusus oleh UU seperti Batan dan Lapan.

Terakhir, terkait kebijakan larangan mudik, tetapi warga asing bebas terbang masuk ke Indonesia. Tindakan ini dirasa sangat keliru, karena jika mudik membawa potensi bahaya penyebaran COVID-19, maka pendatang luar negeri lebih bahaya lagi bisa membawa varian COVID baru ke dalam negeri.

“Keseluruhan rangkaian peritiswa ini hanya contoh kecil saja yang baru segar terjadi, menunjukkan seberapa baik kualitas ‘Nahkoda Kapal’ bangsa ini. Laa haula walaa quwwata illa billah” Tutupnya.