Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Inkonsistensi Penanganan Covid 19, Legislator PKS Desak Pemerintah Tegas dalam Penanganannya

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Jakarta (10/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menyayangkan atas kebijakan penanganan pandemi covid 19 oleh pemerintah yang terlihat tidak konsisten dan terkesan plin plan.

“Disatu sisi begitu ketat melarang warga untuk mudik sementara disisi lain memberikan kelonggaran terhadap warga negara cina dan india untuk masuk ke Indomesaia, terlebih ada beberapa dari WNA tersebut yang terkonfirmasi positif covid 19,” pungkasnya.

Selain itu, Suryadi juga menyesalkan atas inkonsistensi pemerintah yang sangat jelas terlihat dalam hal perubahan peraturan yang sangat cepat dan sering bahkan pada hari yang sama, sehingga menyebabkan pemerintah terlihat tidak serius dalam menangani covid 19 ini.

“Inkonsistensi ini juga terlihat dari seringnya pemerintah merubah kebijakan dalam waktu yang sangat singkat baik itu dalam bentuk revisi, penambahan dan istilah lain. Sepeti surat edaran satgas yg sudah dua kali mengalami perubahan dalam bentuk adendum dan kementrian dalam negeri yg melakukan perubahan pada surat edarannya di hari yang sama. Belum lagi antar kementrian yang satu dengan yang lain juga tidak sinkron,” urainya.

Menurutnya, hal ini menunjukan ketidakmampuan Presiden dalam mengkoordinasikan para menterinya satu sama lain akhirnya menyebabkan pemerintah terlihat tidak serius dalam menangani pandemic Covid 19 ini.

“Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Presiden dalam mengkoordininasikan para menterinya agar bergerak dalam satu irama dan fokus utk menangani pandemi covid 19.
Bahkan, ada juga menteri yang tiba tiba mengumumkan akan mulai terobosan pembangunan ibukota baru, padahal UU pembangunan ibu kota baru sebagai dasar hukum saja belum dibahas,” imbuh Suryadi.

Sehingga dari inkonsistensi dan kebingungan yang dialami pemerintah pusat menyebabkan kebingungan di banyak pihak untuk menjalankan kebijakan tersebut mulai dari aparat, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sehingga, Suryadi meminta Presiden sebagai kepala negara tertinggi untuk membuat kebijakan yang komprehensif agar menyelesaikan kebingungan di tengah tengah masyarakat Indonesia.

“Dengan sikap yang inkonsisten tersebut menyebabkan pemerintah daerah dan juga aparat pelaksana di lapangan menjadi bingung dalam menjalankan kebijakan tersebut, termasuk masyarakat juga menjadi kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dan keseriusan permintah dalam menanagni berbagai masalah yg sedang kita hadapi saat ini termasuk pandemic covid 19. Karna itu kita minta agar presiden mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segera membuat kebijakann yg komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tutup Suryadi.