Jakarta (08/05) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menjadi pembicara utama dalam webinar yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Tulungagung dengan tema ‘Peran Pemuda dalam Mengawal Peluang dan Tantangan Politik di Era Digital’ pada Jumát (7/5/2021).
Pembicara lain dalam acara ini adalah Saivol Firdaus (akademisi dan Praktisi Hukum) dan Agnia Addini (Duta Politik & Fungsionaris Kohati PB HMI 2021-2023).
Mengawali pemaparannya, Anis menjelaskan tentang peningkatan kemiskinan di Indonesia terutama sejak terjadinya pandemi Covid-19.
“Pandemi telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang cukup besar,”ungkapnya.
Selain pengangguran, jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 juta jiwa dari September 2019, totalnya menjadi 26,42 juta atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen dari total penduduk Indonesia.
”Angka ini menunjukan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap Maret 2019,” katanya.
Anis menekankan, meskipun digambarkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan tingkat kemiskinan 2020, namun melihat data yang disajikan dengan rentang waktu sebelum terjadinya pandemi Covid-19, hal ini memberikan kesimpulan lain bahwa Pemerintah belum berhasil menangani kemiskinan di Indonesia.
“Pandemi Covid-19 memperparah keadaan dengan banyaknya penduduk yang kehilangan mata pencaharian,”ujar Anis
Selain itu, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengangkat tentang isu ketimpangan.
Anis memaparkan sejumlah data yang menggambarkan kondisi mutakhir, dimana menurut data BPS tahun 2020, gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381 pada Maret 2020 dari 0,38 pada Agustus 2019 (BPS, 2020).
“Meningkatnya gini ratio menggambarkan tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan,”ungkapnya.
Ia juga menyampaikan pendapat seorang peneliti senior terkait ekonomi Indonesia dari University of London, Anne Booth (2020) yang menilai bahwa persoalan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia adalah masalah yang serius, bahkan persoalan ketimpangan mutakhir juga dianggap lebih buruk dibandingkan di era Orde Baru.
“Ketimpangan pendapatan yang meningkat antara yang kaya dan yang selebihnya tidak, hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial ke depannya, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Hal lain yang digarisbawahi oleh Anis, mengenai menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM Indonesia. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Mirisnya, dilihat dari status pembangunan manusia per Propinsi pada 2020 maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia (23 dari 34 propinsi) berada di bawah IPM rata-rata nasional (71,94).
Level pendidikan Indonesia dalam konteks internasional juga tidak terlalu memuaskan, berada dalam posisi 65 dari 141 negara terkait skills (kemampuan) dalam laporan World Economic Forum – Global Competitiveness Index 2019. Angka ini menempatkan Indonesia berada dalam urutan 4 di ASEAN dibawah Singapura (19), Malaysia (30), dan Brunei (59).
Karena itu, Anis yang menjabat sebagai wakil ketua Badan AKuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa tugas pemuda pada hari ini adalah memberikan masukan dan menghadirkan solusi.
Anis menyampaikan bahwa peluang yang dimiliki Indonesia hari ini sangat terkait dengan besarnya jumlah pengguna internet (dunia digital). Lembaga pemantau penggunaan dunia maya Hootsuiter menyampaikan pada Januari 2020, pengguna internet di Indonesia berjumlah 174,5 juta orang (64% dari populasi penduduk), 160 juta orang aktif di sosial media (59% populasi penduduk) dan terdapat 332,4 telfon seluler aktif di Indoensia (124% populasi penduduk).
“Data ini menunjukkan bahwa peran pemuda terutama dalam pemanfaatan dunia digital, sangat potensial dioptimalkan,” pesan Anis.
Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam penggunaan digitalisasi di Indonesia diantaranya kehadiran buzzer yang belum bisa ditertibkan, UU ITE dengan pasal karetnya serta belum meratanya akses internet.
“Dengan tantangan yang ada, bukan bearti pemuda harus berhenti berkontribusi, akan tetapi justru harus memicu para pemuda untuk bisa kreatif dan inovatif lagi dalam memanfaatkan dunia digital,” pungkasnya.