Bandung (26/01) — Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat yang memiliki sejumlah inovasi dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Bukhori saat melakukan kunjungan kerja Baleg DPR RI ke pemprov Jawa Barat dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap implimentasi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Gedung Sate, Bandung, Senin (25/01/2021).
Dalam kesempatan tersebut, rombongan Baleg DPR RI ditemui langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kepada rombongan, Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- memaparkan sejumlah inovasi penerapan Pertanian 4.0 di Jawa Barat melalui pemanfaatan aplikasi digital.
Misalnya aplikasi E-Fishery, aplikasi yang memungkinkan petambak untuk memberi makan ikan dari jarak jauh dengan memanfaatkan sensor yang akan menggerakan mesin untuk mengeluarkan pakan ikan.
Selain itu juga terdapat aplikasi Si Perut Laper atau Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Si Perut Laper adalah aplikasi yang membantu petani untuk menentukan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di suatu lahan tertentu.
User hanya perlu memilih koordinat kemudian aplikasi akan memaparkan deskripsi lahan yang dituju. Dengan begitu, proses yang efektif dan efisien ini akan mendorong pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.
“Kemajuan teknologi sudah semestinya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah untuk mempermudah kehidupan masyarakat khususnya dalam mengakses manfaat dari sumberdaya pangan yang terhampar di bumi Pasundan. Kehadiran Digital Governance juga harus dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat baik yang ada di kota maupun di desa tanpa terkecuali,” papar Bukhori.
Dengan demikian, sambungnya, pihaknya mendorong supaya pemprov Jabar bisa mempersempit potensi terjadinya digital gap antar penduduk di desa maupun kota dalam upaya memastikan program ketahanan pangan berbasis digital ini bisa dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat.
“Tidak hanya itu, selain mempersiapkan infrastruktur fisik, penyediaan infrastruktur sosial seperti sosialiasi sekaligus edukasi penggunaan perangkat teknologi kepada masyarakat desa atau user seperti para petani juga perlu dikampanyekan secara masif,” ungkapnya.
Anggota Komisi VIII ini menegaskan, provinsi Jawa Barat harus menjadi sumber ketahanan pangan nasional mengingat hamparan tanah di wilayah ini terbilang subur dan memiliki jumlah penduduk yang besar.
“Saya mendorong provinsi ini menjadi sumber ketahanan pangan nasional. Fraksi PKS di DPR akan mendukung dan membantu setiap langkah maslahat pemerintah untuk menghadirkan ketahanan pangan bagi masyarakat. Mulai dari dukungan terhadap produksi pangan yang memadai, penyediaan cadangan pangan yang cukup, penyediaan untuk keperluan konsumsi, distribusi hingga penganekaragaman pangan bagi masyarakat. Semua upaya ini akan kami dukung sepanjang untuk kemaslahatan para petani maupun masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini juga mendorong terwujudnya berbagai market place yang berorientasi kepada national-friendly mengingat potensi pasar nasional yang sangat besar dan kemampuan teknologi bangsa Indonesia yang berada di atas rata-rata sejumlah negara berkembang.