Jakarta (25/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendorong agar Pemerintah segera berdialog atau bermusyawarah dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab secara hikmat dan bijaksana, manusiawi dan beradab, dan menjaga persatuan sesuai prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila.
“Habib Rizieq sendiri sudah membuka diri untuk berdialog dengan Pemerintah, bahkan sejak 2017. Sekarang saatnya Pemerintah untuk mengambil inisiatif karena Habib Rizieq juga sudah berada di Indonesia, dan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog,” ujarnya dalam sebuah diskusi secara virtual di Jakarta, Selasa (24/11/2020).
Dahulu saja, lanjut Hidayat, ketika terjadi gejolak akibat pembakaran masjid di Tolikara, Pemerintah malah mengundang berbagai tokoh Papua untuk berdialog di Istana Negara.
HNW sapaan akrabnya mengatakan modal untuk melakukan dialog tersebut sebenarnya sudah ada sejak sebelum kedatangan Habib Rizieq yang akhirnya disambut positif oleh Pemerintah.
“Menkopolhukam Mahfud MD sudah memberikan sinyal baik agar terhadap kepulangan HRS, boleh dijemput oleh pengikutnya asal tertib, dan kepada aparat agar tidak berlebihan dalam pengawalan dan tidak melakukan pengamanan secara represif saat penyambutan Habib Rizieq oleh para pendukungnya. Dan itu semua akhirnya terbukti, kedatangan Habib Rizieq berlangsung aman, tertib dan damai,” ujarnya.
Namun, lanjut HNW, peristiwa yang sudah sangat baik itu ternyata dirusak oleh sekelompok pihak. Diantaranya, adalah kasus penghinaan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengubah image sebagian publik soal kepulangan HRS.
Apalagi dengan adanya upaya mengadu domba antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan FPI dalam kasus penurunan baliho.
“Padahal pernyataan/sikap Pangdam Jaya, awalnya positif saja dengan kedatangan Habib Rizieq,” tuturnya.
HNW berharap kondisi tidak kondusif yang sudah melebar ke berbagai daerah, apalagi di tengah ancaman Kelompok Kekerasan Bersenjata di Papua yang semakin agresif, dan Covid-19 yang makin perlu penanganan yang fokus dan kerjasama oleh semakin banyak pihak ini, agar segera diakhiri, dengan dialog sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila, dan dilaksanakan secara bijaksana oleh kedua belah pihak. Toh, lanjut HNW, kedua belah pihak – baik Habib Rizieq maupun Pemerintah – tidak dalam posisi yang bermusuhan.
“Dalam ceramahnya, Habib Rizieq menegaskan berulang bahwa dirinya tidak memusuhi TNI, Polri atau pun Pemerintah. Melainkan memusuhi kedzaliman, dan memusuhi korupsi, hal-hal yang pasti juga dimusuhi oleh Pemerintah,” katanya.
Oleh karena itu, HNW berharap agar Pemerintah via Menkopolhukam Mahfud MD yang sudah pernah mengirim sinyal positif, untuk bisa segera mengambil bola memprakarsai dialog ini.
“Pak Mahfud dulu juga bertandang ke kediaman Syaikh Ali Jaber pasca terjadi penusukan. Dan itu disambut sangat positif oleh Umat, maka alangkah bagusnya apabila Pak Mahfud juga segera bertemu dan berdialog dengan Habib Rizieq,” ujarnya.
“Kondisi ketika Habib Rizieq baru tiba di Jakarta dan pernyataan Pak Mahfud yang sangat baik itu merupakan sinyal yang positif, dibanding kondisi saat ini yang seakan-akan terjadi permusuhan dan adu domba. Saya apresiasi betul ketika Habib Rizieq bisa sampai ke Indonesia dengan selamat, dan disambut damai, tanpa ada tindakan represif oleh aparat sampai beliau di rumah, sebagaimana himbauan dari Menkopolhukam,” tambahnya.
HNW juga menyambut baik wacana yang pernah disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) terkait wacana pertemuan Wapres KH Ma’ruf Amin dengan Habib Rizieq.
“Memang diperlukan kenegarawanan dan keberanian moral untuk melakukan prakarsa dialog ini. Ketika wacana itu muncul dari Jubir Wapres, saya setuju dan sangat mendukung bisa dilakukan segera. Apalagi, sebagai Wapres sekaligus Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf dekat dengan Pak Jokowi dan Habib Rizieq,” tuturnya.
Namun, lanjut HNW, siapapun wakil Pemerintah nanti yang akan berdialog dengan Habib Rizieq, perlu dilakukan dengan cara konstitusional dan sesuai dengan tradisi ketimuran. Karena Habib Rizieq sudah membuka diri, kini saatnya Pemerintah untuk berinisiatif merealisasikan dialog tersbeut.
“Lakukan dengan cara yang hikmat, kebijaksanan dan permusyawaratan. Jangan datang dengan pengerahan Kopasus, atau datangnya tengah malam,” ujarnya.
HNW yakin apabila Pemerintah menggunakan langkah yang bijak dan manusiawi, maka Habib Rizieq akan berlapang dada untuk menerima.
“Dialog bisa dilakukan dengan tradisi ketimuran, yang kondusif dan saling menghormati. Lebih cepat lebih bagus, agar eskalasinya segera bisa dihentikan,” ujarnya.
“Dialog semacam itu juga agar tidak terjadi lagi masuk angin, ada yang mengkompor-kompori dan sebarkan fitnah oleh mereka yang tidak ingin negara ini kokoh dan kuat. Tidak terkotak-kotak maupun terpecah belah. Saatnya Negara makin perlu adanya kesatupaduan untuk atasi covid-19 dan jaga NKRI dari rongrongan teror OPM dan makar pembelahan bangsa dalam bentuk lainnya,” jelasnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini juga menilai akan lebih banyak maslahat serta ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara pihak Habib Rizieq dan Pemerintah.
“Saya yakin, Habib Rizieq dan FPI bisa diajak untuk bekerja sama mengatasi persoalan bangsa, diantaranya adalah penanganan Covid 19, membantu kebencanaan, termasuk integrasi dan eksistensi NKRI dari makar dan teror separatis di Papua dan lain-lainnya,” pungkas HNW mengakhiri.