Cirebon (25/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menanggapi penilaian media asing terhadap Kementerian Kesehatan (Menkes) RI yang tak sigap dalam menangani pandemi Covid-19 yang terus meningkat.

“Saya pikir wajar jika media asing menyoroti Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas buruknya pengelolaan pandemi di Indonesia,” ujar Netty Prasetiyani Aher, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, dalam keterangan media, Kamis, (24/09/2020).

“Bagaimana tidak dianggap gagal jika kurva Covid-19 makin meningkat tajam, angka positif dan kematian makin tinggi, bahkan terus saja mencetak rekor baru, zona merah makin meluas, sementara nakes dan fasilitas kesehatan makin kedodoran menghadapi pandemi,” tambahnya prihatin.

Menurut Netty, media asing berpikir bahwa Menkes seharusnya adalah orang kuat di balik penanganan pandemi, memiliki kewenangan dan otoritas besar serta didukung anggaran ratusan trilliun rupiah.

“Jadi ada benarnya jika mereka menimpakan beban kesalahan itu pada Menkes dan Kementerian Kesehatan yang dianggap sebagai leading sector,” ujarnya.

Namun, Netty mempertanyakan, benarkah kegagalan penanganan pandemi sepenuhnya kesalahan Menkes ?

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa penanganan pandemi ini harus berbasis kesehatan sebagai akar masalah. Oleh karena itu, seharusnya yang diberi kewenangan dan otoritas mengatur adalah Menkes. Lembaga yang menjadi leading sector dan diberi anggaran besar adalah Kementerian Kesehatan. Lalu ada dukungan antar lembaga dan Kementerian serta partisipasi masyarakat dengan informasi yang tinggi dalam berkolaborasi melawan pandemi. Dan terakhir, semua elemen itu harus di-orkestrasi dengan benar oleh presiden,” katanya.

Ironisnya, kata Netty, kita menjumpai situasi yang berbeda di Indonesia.

“Penanganan pandemi setengah-setengah antara kesehatan dan pemulihan ekonomi. Skema program dan pembiayaan tidak fokus pada stimulus mengatasi persoalan kesehatan. Bahkan anggaran Kemenkes untuk penanganan pandemi terbilang kecil dan proses pencairan pun berbelit,” katanya.

Oleh karena itu, jika media asing menyorot Menkes berkinerja buruk, sebaiknya kita semua berintrospeksi.

“Sudahkah arahan, kewenangan dan otoritas diberikan? Jangan sampai kita membenarkan penilaian orang luar, sementara persoalan utamanya adalah kurangnya kepemimpinan transformatif yang mampu mengharmonisasikan semua perangkat,” tutup Netty