Jakarta (04/05) — Rapat kerja Menteri Pertanian RI dengan komisi IV DPR-RI mengundang perhatian anggota DPR-RI. Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Slamet menanyakan perihal defisit bahan baku di beberapa provinsi.

“ Pemerintah seyogyanya turun langsung terkait defisit bahan baku ini. jangan sampai rakyat jadi korban,” tegas Slamet kepada media setelah mengikuti rapat kerja dengan Kementrian Pertanian.

Menurut Slamet, perihal defisit bahan baku teraebut dirinya mendapatkan informasi dari media. Bahkan, lanjut dia, yang menjelaskan itu langsung orang nomor satu di Republik ini, Yakni Presiden RI.

“Bagaimana bisa, Kementan bilang stok cukup, tapi presiden bilang defisit. Ini dua hal yg bertentangan, tentunya pasti ada yang gak bener,” tegas Slamet.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya minta jaminan Kementan, agar data yang di sampaikan terkait stok pangan yang cukup itu benar.

Selain itu, Slamet berharap, defisit bahan baku akan berdampak negatif buat masyarakat sendiri. Jangan sampai, lanjut dia,bangsa yang besar merasakan dampaknya.

”Harus segera dicarikan solusinya. Dan ingat kita harus bisa mandiri swasembada dan merdeka dari keterbatasan pangan ini,” tegasnya.

Seperti diberitakan media, lanjut dia, defisit pangan terjadi di beberapa komoditas dan beberapa provinsi.

”Presiden mencatat defisit kebutuhan pokok di beberapa komoditas di berbagai daerah,”tegasnya.

Defisit terjadi diantaranya, komoditas gula di 30 provinsi, bawang putih 31 provinsi. Komoditas lain yang mengalami defisit, yakni telur ayam di 22 provinsi, beras di tujuh provinsi, jagung di 11 provinsi. Kemudian, stok cabai besar di 23 provinsi, cabai rawit di 19 provinsi, dan bawang merah di satu provinsi. Adapun stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi.