PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

TAHUN ANGGARAN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN

___________________________________________________________________________

            Disampaikan oleh   : M. Nasir Djamil, M.Si.

            Nomor Anggota        : A – 84

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

 

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita semua, bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 71 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita juga memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemampuan untuk dapat merealisasikan esensi dari amanat kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

 

Hadirin yang berbahagia,

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2017 Beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, kita dapat memahami titik pencapaian di berbagai bidang dalam rangkaian perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini. Kita juga dapat memahami berbagai tantangan dan langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Fraksi PKS berpandangan bahwa sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antar benua dan antar samudera, serta dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah, seharusnya Indonesia sudah  menjadi Negara yang besar dan rakyatnya makmur-sejahtera.

Fraksi PKS berpandangan bahwa secara umum terdapat sejumlah pencapaian positif dalam berbagai bidang sebagai buah dari 18 tahun reformasi, meskipun masih jauh dari memuaskan. Dalam ranah politik kita mengalami kemajuan dalam berdemokrasi, sehingga Indonesia diakui di dunia internasional sebagai salah satu negara demokrasi yang terbesar. Meski kita juga merasakan bahwa demokrasi kita belum benar-benar berkualitas karena belum sampai pada tujuan berdemokrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setelah 71 tahun merdeka, kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental terkait kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan daya saing bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi sebagaimana dicita-citakan para pendiri Republik masih belum terwujud. Kondisi perekonomian nasional juga masih mengkhawatirkan seiring masih terbatasnya daya beli rakyat, belum bergairahnya dunia usaha, dan lambannya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya 4,8 persen, terendah dalam 5 tahun terakhir dan jauh dari target pertumbuhan 2015 sebesar 5,7 persen. Demikian juga pertumbuhan ekonomi semester pertama 2016 yang hanya mencapai 5,04 persen masih belum memuaskan. Yang juga mengkhawatirkan adalah merosotnya daya saing ekonomi kita sebagai sebuah bangsa, dimana dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara.

Fraksi PKS kembali menyeru seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki sistem politik dan pemilu, serta mendorong institusi-institusi demokrasi agar semakin berkualitas dan matang. Sehingga demokrasi dapat mengantarkan seluruh rakyat Indonesia menuju kehidupan yang adil dan makmur.

 

Hadirin yang kami muliakan,

Secara umum Fraksi PKS memandang bahwa RAPBN tahun 2017 yang diajukan masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, realistis, kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen masih terlalu ambisius, mengingat banyaknya tantangan ekonomi global maupun kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi sejak 2015 masih di bawah 5 persen. Pemerintah harus menetapkan target pertumbuhan yang lebih realistis tetapi berkualitas, sehingga menjadi lebih kredibel. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan gini ratio dan Indeks Pembangunan Manusia. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus mempercepat perbaikan iklim usaha dan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus meningkatkan efektivitas paket-paket kebijakan ekonomi, terutama yang berorientasi pada pemberdayaan sektor riil dan peningkatan daya beli rakyat.
2. Fraksi PKS menilai pemerintah seharusnya menargetkan inflasi 2017 yang lebih rendah yaitu di bawah 4 persen. Pencapaian inflasi yang stabil dan relatif rendah sangat penting untuk menjaga daya beli rakyat serta meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan. Selain itu inflasi pangan juga harus dikendalikan dengan lebih baik. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk lebih cermat dalam penentuan nilai tukar dan mengambil kebijakan lanjutan untuk menjaga nilai tukar dari volatilitas yang terlalu ekstrem.
3. Fraksi PKS menilai bahwa target kemiskinan 9,5-10,5 persen dan target pengurangan pengangguran 5,3-5,6 persen perlu ditetapkan lebih rendah dan harus diikuti dengan berbagai upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Selain itu juga diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja agar menyelesaikan akar masalah kemiskinan khususnya di pedesaan. Hal ini mengingat telah terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di pedesaan, dari 14,09 persen menjadi 14,11 persen sepanjang September 2015-Maret 2016. Fraksi PKS mendukung langkah yang sudah ditempuh Pemerintah untuk merealisasikan kebijakan Reforma Agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah petani, serta meningkatkan alokasi dan efektivitas dana desa dan transfer daerah. Pemerintah harus menjaga pertumbuhan sektor-sektor padat karya, dengan berupaya memberikan kebijakan dan dukungan yang tepat. Pemerintah ke depan juga harus memperhatikan penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang menunjukkan kualitas tenaga kerja. Tantangan terhadap kualitas SDM semakin besar setelah implementasi MEA. Selain itu, pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat di pedesaan dengan menjaga inflasi di pedesaan, Nilai Tukar Petani, dan perbaikan upah buruh.

 

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya,

4. Fraksi PKS menilai target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,89 triliun kurang realistis. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2015 hanya 8,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan pada periode 2010-2014 yang mencapai 15,05 persen; shortfall penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar Rp 250 triliun; serta realisasi penerimaan perpajakan Semester I-2016 lebih rendah sebesar Rp 11 Triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Pemerintah seharusnya menjadikan data tersebut acuan dan pembelajaran untuk menyusun target penerimaan perpajakan yang lebih realistis. Target Penerimaan yang terlalu ambisius dapat mengakibatkan terjadinya shortfall kembali yang membuat Pemerintah harus melakukan penyesuaian di tengah tahun anggaran dalam bentuk pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran di tengah tahun dapat mengganggu kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Fraksi PKS memandang target penerimaan perpajakan harus ditetapkan lebih realistis.
5. Fraksi PKS menilai bahwa realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan pada dasarnya masih jauh dari optimal. Tax ratio yang stagnan dan bahkan menurun beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius. Salah satu kebijakan besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang belum diselesaikan pemerintah adalah reformasi perpajakan lanjutan baik berupa paket amandemen UU perpajakan seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain. Hal ini menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
6. Fraksi PKS juga menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2017 yang direncanakan mencapai Rp240,36 triliun belum optimal. Target PNBP tersebut turun 1,9 persen dari APBNP 2016. Fraksi PKS memandang target PNBP kedepan perlu ditingkatkan kembali, mengingat potensinya yang masih sangat besar. Fraksi PKS memandang optimalisasi PNBP membutuhkan pembenahan yang serius terutama untuk meningkatkan Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, dan pendapatan BLU. Fraksi PKS memandang perlunya perbaikan regulasi-regulasi terkait PNBP.

 

Hadirin yang Kami Muliakan,

Berikutnya,

7. Fraksi PKS menekankan agar perubahan postur belanja negara dalam RAPBN 2017 jangan sampai merugikan kepentingan rakyat. Pemerintah menurunkan belanja negara sebesar 0,5 persen dibandingkan APBNP 2016 menjadi Rp1.310,43 triliun. Alokasi belanja yang bersentuhan langsung kepada rakyat kecil jangan sampai mengalami pemotongan yang signifikan. Hal ini penting mengingat masih rendahnya daya beli rakyat saat ini. Fraksi PKS berpandangan berbagai alokasi ini masih perlu dipertajam agar lebih progresif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperbaiki pemerataan kesejahteraan.
8. Fraksi PKS menekankan perlunya upaya maksimal pemerintah untuk merealisasikan anggaran infrastruktur hingga Rp 336,9 triliun. Sehingga pemerintah perlu benar-benar melakukan reformasi birokrasi untuk membenahi proses eksekusi belanja infrastruktur yang selama ini masih berjalan lamban. Kinerja realisasi belanja modal tahun 2015 yang hanya sekitar 80 persen dari pagu harus menjadi catatan serius. Fraksi PKS juga meminta pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang bersifat masif dan padat karya seperti pembangunan saluran-saluran irigasi pertanian.
9. Fraksi PKS berpendapat bahwa peningkatan pos belanja infrastruktur via transfer daerah perlu diawasi efektifitasnya. Anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 51,13 persen, meningkat menjadi Rp133 triliun. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyerap dan menjalankan tata kelola anggaran tersebut. Data per Juni 2016 menunjukkan bahwa masih ada Rp220 triliun dana Pemerintah Daerah yang mengendap di perbankan.
10. Fraksi PKS mendesak pemerintah agar serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersedian, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas. Untuk itu alokasi anggaran dalam RAPBN 2017 untuk fungsi kedaulatan pangan sebesar Rp104 triliun, yang turun Rp13,9 triliun perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi berusaha tani secara memadai, seperti subisidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain-lain. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan.
11. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp61,72 triliun secara umum masih konsisten memenuhi amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana selama ini didesak oleh Fraksi PKS. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan dan SDM kesehatan secara luas. Fraksi PKS berpandangan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus berjalan secara prima dan berkelanjutan, termasuk untuk jaminan Ketenagakerjaan.
12. Fraksi PKS memandang perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran untuk pendidikan di mana dalam RAPBN 2017 direncanakan mencapai Rp414,1 triliun, melalui belanja Pusat sebesar Rp141,76 triliun dan transfer daerah Rp269,5 triliun. Alokasi yang cukup besar diharapkan mendorong peningkatan kualitas bangsa secara keseluruhan. Fraksi PKS memberi perhatian khusus terkait tunjangan profesi guru baik PNS atau non PNS, agar tidak terjadi pemotongan dan pengurangan anggaran yang tidak beralasan, karena mereka telah berkontribusi untuk mencapai tujuan konstitusi: turut mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke – 4). Fraksi PKS meyakini bahwa kunci utama dan sumber leverage penting untuk menuju Negara yang rakyatnya sejahtera (high income countries), dan keluar dari middle income trap, terletak pada pembangunan manusia.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya,

13. Terkait dengan alokasi anggaran untuk fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2017 sebesar Rp104,58 triliun atau mengalami penurunan Rp5 triliun, Fraksi PKS menilai hal ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat pentingnya kekuatan pertahanan dengan melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF). Fraksi PKS juga memandang bahwa alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung secara positif terhadap industri pertahanan dan alutsista dalam negeri.
14. Fraksi PKS memandang bahwa berkurangnya dana transfer hingga sebesar Rp 29,4 triliun Menjadi Rp700 triliun perlu menjadi perhatian serius. Terutama, penyebab terbesar berkurangnya dana transfer berasal dari berkurangnya Dana Transfer Khusus (berkurang Rp 34 triliun) dan khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik yang berkurang hingga Rp 29 triliun.
15. Fraksi PKS mengapresiasi kebijakan Pemerintah untuk meningkat jumlah anggaran Dana Desa hingga sebesar 27,7 persen menjadi Rp60 triliun pada RAPBN 2017. Dana Desa seharunya lebih besar dan mampu memenuhi mandat UU Desa. Peningkatan secara lebih signifikan diharapkan dapat berdampak pada pembangunan desa, kesejahteraan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dipelosok-pelosok desa.
16. Terakhir, Fraksi PKS juga mencermati semakin tingginya beban bunga utang dalam RAPBN 2017 sebesar Rp221,40 triliun dan semakin meningkatnya defisit keseimbangan primer mencapai Rp111,43 triliun yang telah menyebabkan RAPBN 2017 secara keseluruhan masih tidak sehat. Pemerintah perlu mencari alternatif penerimaan negara dan sumber pembiayaan yang lebih sehat.

 

Hadirin yang Kami Muliakan,

Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada Pemerintah.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangan, agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

 

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalaamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Jakarta, 20 Dzulqa’dah 1437 H

     23 Agustus 2016

 

PIMPINAN FRAKSI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR-RI

 

              Ketua,                                                          Sekretaris,

 

 

 H. Dr. Jazuli Juwaini, Lc., MA                           DR. H. Sukamta

                  No. Anggota: A-117                                          No. Anggota : A-113

 

 

Unduh Naskah Lengkap Pandangan Fraksi PKS DPR RI atas RUU APBN 2017 Beserta nota Keuangan