Oleh : Riyono (Anggota DPR RI dari Fraksi PKS) Rencana berlakunya sistem kontrak dalam sektor penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan tantangan baru bagi nelayan yang selama ini memang terkendala terkait teknologi dan permodalan. Kepemilikan kapal yang hanya 3 GT hingga 5 GT serta bersifat pribadi membuat nilai keekonomian nelayan jauh dari
Setelah Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, saya menuju bandara Haluoleo Kendari. Saya senang melihat ada Pojok Baca Digital. Namun, sayangnya hampir 2 jam saya mengerjakan berbagai tugas dan berbagai pekerjaan disini, tak satupun pengunjung bandara yang merapat ke Pojok Baca Digital tersebut. Ya, kita memang mengalami krisis literasi.
Pascapenetapan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016 menarik untuk dilihat bagaimana kondisi gula nasional sebenarnya.
Selama lima tahun terakhir, amanah sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II mengantarkan perjalanan penuh tantangan dan harapan. Mengemban tugas di Komisi VI yang bermitra dengan kementerian penting seperti Kementerian BUMN, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi, dengan fokus utama terarah pada upaya memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat, terutama di Sumatera Barat.
Indonesia, sebuah negara maritim yang memiliki kekayaan laut luar biasa, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 17.000 pulau. Laut bukan hanya bagian dari geografi kita, melainkan juga identitas bangsa. Namun, meski potensi kelautan begitu besar, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut, terutama nelayan tradisional, sering kali merasakan kesulitan yang bertolak belakang dengan narasi besar kekayaan maritim. Ini adalah kenyataan pahit yang perlu dihadapi oleh pemerintah baru, yang diharapkan mampu membawa perubahan dan berpihak kepada rakyat.
Indonesia tengah memasuki babak baru dengan terpilihnya presiden yang diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan bangsa. Harapan besar terletak pada kebijakan yang tepat dan aksi nyata dalam mengatasi berbagai tantangan, terutama dalam bidang ekonomi, digitalisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Dunia memperingati Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober, yang bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang berbagai masalah yang terkait urusan pangan. Peringatan ini mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap ancaman krisis pangan global dan mendorong ketersediaan pangan yang merata.
Anggota DPR RI diberi amanah besar untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui peran legislatif yang kuat, efektif, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan, kita harus memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dilahirkan di Senayan benar-benar mampu menjadi instrumen perubahan yang signifikan.
Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia sebagai momen penting untuk merenungkan masalah pangan yang dihadapi jutaan orang di seluruh dunia. Pangan, yang seharusnya menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar, hingga saat ini masih sulit diakses oleh banyak orang, terutama di negara-negara berkembang.
Hari pangan sedunia akan diperingati 16 oktober mendatang. Pangan sebagai problem utama rakyat memiliki porsi hampir 70% dalam kehidupan rakyat. Jika pangan terpenuhi maka keluarga akan kuat dan negara berdaulat.