Oleh: Dr. Sukamta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi dan perjanjian internasional, yang terdiri 31 badan berada di bawah PBB dan 35 entitas di luar PBB, bukan sekadar perubahan kebijakan luar negeri. Langkah ini merupakan penanda retaknya tatanan dunia berbasis norma, sebuah sistem yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai
Oleh: H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. Anggota Komisi I DPR RI Pemulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kamboja pada Jumat, 26 Desember 2025, patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui kerja diplomasi perlindungan WNI yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri. Di
Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun pembangunan manusia tidak cukup dimaknai sebatas pembangunan fisik—gedung sekolah, laboratorium, atau fasilitas olahraga. Lebih dari itu, pembangunan manusia adalah pembangunan nalar, budaya berpikir ilmiah, serta
Oleh: Dr. Sukamta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Saat ini kita sedang hidup di zaman baru yang berbahaya, yakni zaman ketika genosida dan arogansi anarkis tidak lagi ilegal, selama pelakunya kuat dan memiliki pelindung geopolitik. Genosida di Gaza merenggut lebih dari 71.000 jiwa, memusnahkan puluhan ribu rumah dan membuat 2 juta penduduk tanpa
Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS) Pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi beberapa entitas, serta penguatan posisi kepemudaan dan olahraga dalam Kabinet Merah Putih, merupakan langkah berani yang mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda pembangunan manusia Indonesia yang
Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Komisi III DPR RI F-PKS) Dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam situasi sangat penting. Tahun 2026 menjadi tonggak peradaban hukum, awal perubahan hukum yang paling penting sejak kemerdekaan, khususnya dalam bidang pidana. Dengan diimplementasikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan KUHAP yang baru, perspektif kita
Oleh: Nevi Zuairina Anggota DPR RI Dapil Sumbar II Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Air bah yang datang tanpa aba-aba membawa material kayu, lumpur, dan batu, menghancurkan rumah-rumah warga, fasilitas umum, serta merenggut nyawa. Duka itu tidak hanya dirasakan oleh daerah terdampak,
Oleh: Mohamad Sohibul Iman (Ketua Majelis Syura PKS) Teringat kisah indahnya persahabatan para tokoh bangsa yang diceritakan dengan sangat apik oleh Tempo dalam buku “Natsir Politik Santun Di Antara Dua Rezim.” Mohamad Natsir sebagai tokoh partai Islam Masyumi ketika itu dengan Ignatius Joseph Kasimo, tokoh partai Katolik Indonesia. Keduanya sering terlihat berdebat sangat tajam dalam
Oleh: Hj. Nevi Zuairina Anggota DPR RI Dapil Sumbar II Pembina Istri Pimpinan Daerah, Bidang Pembinaan Pejabat Publik, DPP PKS Bumi Sumatera sedang berduka. Dalam sekejap saja, air bah, lumpur, dan longsor menerjang kampung-kampung, menghapus jejak-jejak kehidupan yang selama bertahun-tahun dibangun warga dengan jerih payah. Sungai yang dulu menghidupi, tiba-tiba berubah menjadi arus kematian. Dan
Oleh: Mohamad Sohibul Iman Ketua Majelis Syura PKS Dominik H. Enste dan Friedrich Schneider dalam salah satu tulisannya yang terbit di Journal of Economic Literature vol. 38, no. 1, March 2000, berjudul “Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences”, mengungkapkan beberapa aktivitas yang merupakan bagian dari ekonomi bawah tanah (underground economy), di antaranya adalah perdagangan narkoba,