Amin AK Apresiasi Langkah Kejagung Bersih-Bersih BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendukung percepatan proyek revitalisasi infrastruktur saluran irigasi dari Bendungan Meninting ke bagian selatan Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan persoalan proteksi keselamatan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berada di daerah perbatasan dan terpencil dimungkinkan masuk dalam materi pembahasan RUU omnibus law tentang Kesehatan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat dan merespons dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pejabat di Lampung terhadap orang tua Bima Yudho Saputro. Mardani mengatakan jika terbukti ada intimidasi pejabat tersebut perlu ditegur.
Untuk itu Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan sudah seharusnya ini semua menjadi skala prioritas sesuai dengan haluan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jelang Pemilu 2024, peran TNI tentu sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari legislator partai PKS tersebut menekankan perlunya Korem 061/SK terus membuat strategi-strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah terutama mengawal keamanan serta ketertiban jelang Pemilu 2024.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) transparan terkait kisruh dalam pembatalan rektor terpilih Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyatakan Komisi I DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan komposisi jumlah Anggota Komisi DPR RI setiap fraksi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Dewan Pengawas LPP TVRI yang terpilih untuk periode 2022-2027 tak bisa bekerja sampingan tapi harus bekerja fokus menyelesaikan persoalan di internal TVRI.