Jakarta (18/04) — Kurangnya ketersediaan pustakawan yang ada di perpustakaan-perpustakaan menciptakan kesenjangan cukup tinggi terhadap kebutuhan tenaga perpustakaan. Saat ini jumlah pustakawan hanya bisa melingkupi kebutuhan sebanyak 7,51%, sementara sebesar 92,49% belum dapat terpenuhi. kalau diangka kurang lebih 162.000 pustakawan dibutuhkan di seluruh Indonesia.

Untuk itu Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan sudah seharusnya ini semua menjadi skala prioritas sesuai dengan haluan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dengan disiapkan tempat tentu harus menyiapkan orang setelah menyiapkan barulah menyediakan buku-buku dan itu diperlukan orang yang khusus memahami bidang pengelolaan perpustakaan. Ini yang harus menjadi perhatian selama ini. Tidak hanya menyiapkan tempat saja akan tetapi harus ada orang yang memang spesifik di bidang itu,” jelas Sakinah kepada Parlementaria, Jumat (14/4/2023).

“Seperti hari ini tadi dalam pertemuan kita mendengar ada pustakawan atau pengelola perpustakaan yang sudah mengabdi 17 tahun namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan ini sangat memprihatinkan, seharusnya pemerintah harus memberikan nilai khusus bagi mereka-mereka ini dan mempercepat untuk mengangkat mereka menjadi PNS itu yang kami harapkan,” sambungnya.

Sambung Politisi PKS ini lagi, Dimana sekarang angka literasi di Indonesia berada pada urutan 74 atau peringkat keenam dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata skor negara OECD meliputi Australia, Austria, Belgia, Kannada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, dan Yunani adalah 487. Adapun menurut penilaian yang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 1-100. Angka tersebut dinilai masih belum menggembirakan dan terus menjadi masalah nasional yang sangat memprihatinkan.

“Dengan demikian kita harus bersinergi berjalan bersama-sama tidak bisa hanya komunitas saja namun semua stakeholder yang terkait harus terlibat baik itu DPR, Pemerintah Daerah, Walikota, Kepala Desa, semua harus bersinergi untuk menaikkan budaya baca sehingga indeks literasi bisa meningkat. Dengan demikian budaya membaca bisa menjadi salah satu pintu jalan kita untuk mengenal dunia,” tukasnya.