Aceh (24/08) — Anggota Komisi Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia DPR RI M Nasir Djamil meminta kepada DPR RI dan Pemerintah agar segera membebaskan para pengunjuk rasa yang diamankan di seluruh kantor kepolisian di Indonesia. “Agar para pengunjuk rasa yang ditahan oleh polisi segera dibebaskan,” ujar Nasir Djamil, dalam keterangannya, Jum’at malam (23/08/2024). Kemudian
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, bekerja sama dengan Susanto Troyogo Adiputro, mengadakan kegiatan penyerahan bantuan buku di beberapa sekolah dasar di Kota Bandung.
Anggota MPR dari Fraksi PKS Amin Ak menyoroti, rapuhnya kesehatan mental di kalangan generasi muda saat ini. Sebab, hasil penelitian Litbang Kompas mengungkapkan, kelompok muda berusia 19-35 tahun.paling banyak (65 persen) melakukan kekerasan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, mengaku terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, penerapan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan digitalisasi yang dikenal dengan sistem pengadaan di sekolah atau SIPLah rentan dengan risiko.
Persiapan venue menjelang PON XXI atau PON Aceh-Sumut 2024 saat ini mencapai 71 persen. Dengan target penyelesaian pada Agustus tahun ini. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan, Sabtu (13/07/2024).
Penambahan utang dengan skala jumbo dinilai akan berisiko pada kondisi keuangan negara. Terlebih jika berutang di tengah turunnya pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa Kemendikbudristek kelihatan tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya. Apalagi ada 47 domain yang diretas dan baru 14 yang dipulihkan. Tapi 14 domain tersebut meliputi apa saja, Kemendikbudristek tidak menyampaikan secara terbuka.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti jumlah transaksi judi online yang tembus hingga Rp600 triliun pada awal 2024.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Johan Rosihan menekankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus bertanggung jawab terkait kebijakan impor beras menggunakan kontainer hingga mengakibatkan demurrage (denda) yang berpotensi merugikan negara senilai Rp350 miliar.