Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi I MARET 2023 / No. 47

 

Assalamualaikum.wrwb. Hari berganti pekan, bulan baru sambut kemenangan. Ramadhan sebentar lagi ❤️ Izinkan kami menyampaikan informasi terkait aktivitas PKS di senayan dalam e-newsletter PKS Parlemen edisi Maret 1 Tahun 2023 no 47. Temukan positioning, sikap dan kebijakan FPKS DPR RI dalam menjalankan peran legislasi, anggaran dan pengawasan sesuai amanat Rakyat. Silahkan di share dan unduh

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi II FEBRUARI 2023 / No. 46

 

Assalamualaikum.wrwb Kepada rekan dan sahabat PKS Tetap semangat, Sehat dan Bahagia Izinkan kami menyampaikan kabar terkini PKS dari Parlemen di Senayan dalam e-newsletter PKSParlemen edisi Februari II 2023 No. 46. Temukan positioning, informasi dan kebijakan PKS terkait sejumlah isu. Silahkan share dan sampaikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima Kasih HUMAS FPKS DPR RI

PKS TOLAK KEBIJAKAN YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT!

 

🔶 Mei 2020🔶 Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Perpres 82 Tahun 2018 Kelas 1: Rp 80 ribu Kelas 2: Rp 51 ribu Kelas 3: Rp. 25.500. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Kelas 1: Rp 150 ribu (berlaku Juli 2020) Kelas

PKS TOLAK Kenaikan Biaya Haji 2023, Bisa Lebih Murah Dari Yang Ditetapkan!

 

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), total Rp 90,05 juta. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yang dibayar jamaah Rp 49,81 juta Hasil dari pengelolaan dana haji terbilang konservatif dengan imbal hasil rata-rata 3,5%-7% per tahun. Biaya pelayanan masyair masih terlalu mahal Rp 13.82 juta Biaya yang masih dinilai masih terlalu memberatkan; – Biaya penerbangan Rp 32,7

PKS TOLAK Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang

 

Alasan PKS Menolak; – Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja – Tidak mengakomodasi poin-poin perbaikan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi – Tidak memenuhi persyaratan adanya kondisi kegentingan yang memaksa – Jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat “Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mendorong agar dilakukan perbaikan

[FOTO DOKUMENTASI ] Penolakan Fraksi PKS DPR RI terhadap Perpu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 di Badan Legislasi oleh Amin Ak.

 

Fraksi PKS DPR RI melakukan Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Badan Legislasi DPR RI. Dalam kesempatan tersebut pandangan fraksi disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak.,