DESAK PEMERINTAH TERAPKAN KEBIJAKAN ASO SECARA NASIONAL, PKS: STB BAGI WARGA MISKIN HARUS SEGERA TERDISTRIBUSI DAN TEPAT SASARAN‼️

13/11/2022 19:29   Humas Fraksi PKS

Kebijakan menghentikan siaran TV Digital atau analog switch-off (ASO) yang dilakukan Pemerintah pada tanggal 2 November 2022 lalu merupakan amanat dari Pasal 60A UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemenkominfo mengklaim ASO telah berlaku di 222 kabupaten/kota, termasuk Jabodetabek, dan penerapannya akan diperluas secara bertahap di 514 titik yang ditargetkan. Artinya belum berlaku

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, Fraksi PKS: PR Kemendikbudristek Sangat Banyak!

11/11/2022 14:43   Humas Fraksi PKS

Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh setiap warga negara dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Sayangnya, realitas yang ada menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Angka Putus Sekolah di Indonesia (Sumber: Kemendikbudristek, 2022) SD 2018: 33.268 siswa 2019: 59.443 siswa 2020: 44.516 siswa 2021: 38.176 siswa SMP 2018: 28.651 siswa

Kritik Fun Football PSSI bersama Presiden FIFA, Aleg PKS: Tidak Peka Atas Musibah yang Terjadi!

24/10/2022 04:42   Humas Fraksi PKS

Tegal (21/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyatakan kritik publik yang deras atas digelarnya ‘fun football’ (pertandingan sepakbola ceria) yang diikuti petinggi PSSI dan presiden FIFA Selasa (18/20) menunjukkan ketidakpekaan terhadap tragedi kemanusiaan luar biasa di Stadion Kanjuruhan, Malang. “Alih-alih bersimpati, tapi malah seolah fun terhadap musibah

BUNGA UTANG MAKIN TINGGI, PKS: PEMERINTAH HARUS HATI-HATI!

20/10/2022 12:54   Humas Fraksi PKS

Tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan beban belanja APBN di masa mendatang. Sebagai informasi, dalam periode tahun 2018–2022, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp257,9 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp403,9 triliun (outlook tahun 2022) dan anggaran pembayaran bunga utang tahun 2023 sebesar Rp441,4 triliun atau mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 9,3 persen dari outlook tahun

Inflasi Meningkat Pasca Kenaikan BBM, PKS: Pemerintah Harus Stabilkan Perekonomian

20/10/2022 12:53   Humas Fraksi PKS

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir inflasi dari komponen energi melonjak naik tiga kali lipat pada September 2022 akibat harga BBM naik. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut inflasi komponen energi pada Agustus hanya 5,48 persen. Namun, pada September menjadi 16,48 persen. Rincian: Inflasi pada September 2022 tercatat di angka 5,95% (yoy) Pada September 2022 terjadi inflasi

Angka Kemiskinan Diklaim Rendah, PKS: Prihatin, Indonesia peringkat 73 negara termiskin di dunia

20/10/2022 12:52   Humas Fraksi PKS

Dalam laporan ‘East Asia and The Pacific Economic Update October 2022’, Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan baru-baru ini. Basis perhitungan terbaru mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017. Dalam basis perhitungan terbaru Garis kemiskinan ekstrem: US$2,15 per kapita per hari, atau Rp984.360 per kapita per bulan (kurs Rp15.216) Batas untuk kelas penghasilan

PKS Mendesak Pemerintah Serius Turunkan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023‼️

20/10/2022 12:50   Humas Fraksi PKS

Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) telah disahkan, dalam pandangannya Fraksi PKS DPR RI menerima dengan memberi 27 catatan (Minderheidsnota) ! Pemerintah perlu berupaya memperbaiki masalah struktural pada persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan target TPT sebesar 5,3 – 6,0 seharusnya pemerintah bisa mencapai target tersebut, idealnya TPT kembali kepada posisi sebelum pandemi. Angka pengangguran

Komitmen Jaga Data Pribadi Rakyat, PKS Kawal RUU Pelindungan Data Pribadi Hingga Akhirnya Disahkan

24/09/2022 22:47   Humas Fraksi PKS

Kebocoran Data Pribadi Terus Terjadi, PKS: Pemerintah Harus Perkuat Sistem Keamanan Siber‼️

24/09/2022 22:43   Humas Fraksi PKS

Isu keamanan data kembali mencuat setelah ramai kabar dugaan kebocoran data institusi pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Menurut BSSN, kerentanan sistem keamanan siber pemerintah berakar pada persoalan sumber daya manusia yg tidak kompetsn, peraturan tata kelola yang tidak efesien, dan teknologi yang tidak optimal. Sekalipun kerentanan dari tiga aspek ini terus diberitahukan secara berkala ke

Demokrasi Indonesia Makin Memburuk, PKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Diri!

24/09/2022 22:41   Humas Fraksi PKS

🟠 Tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia masih cukup besar. Mengingat, berdasar laporan indeks demokrasi yang diluncurkan oleh sejumlah lembaga, Indonesia belum menjadi negara demokrasi penuh/utuh. 🟠 The Economist Intelligence Unit (EIU) masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara “demokrasi cacat/flawed democracy”. 🟠 Freedom House mengkategorikan Indonesia sebagai negara “setengah bebas/partly free”. 🟠 Menurut survei Litbang