Isu keamanan data kembali mencuat setelah ramai kabar dugaan kebocoran data institusi pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut BSSN, kerentanan sistem keamanan siber pemerintah berakar pada persoalan sumber daya manusia yg tidak kompetsn, peraturan tata kelola yang tidak efesien, dan teknologi yang tidak optimal. Sekalipun kerentanan dari tiga aspek ini terus diberitahukan secara berkala ke setiap penyelenggara sistem elektronik, tidak ada upaya serius untuk menindaklanjutinya.

Merujuk Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021 yang dikeluarkan BSSN, terjadi 1,6 miliar anomali trafik sepanjang 2021.

Sejumlah Kasus Dugaan Kebocoran Data di Indonesia Terbaru:

🟠Agustus 2022🟠
*17 juta pelanggan PLN
*26 juta data pelanggan Indihome
*1,3 miliar data penduduk yang berasal dari registrasi kartu SIM

🟠September 2022🟠
*105 juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum
*Data pribadi Menkominfo
*Data catatan surat Presiden Joko Widodo
*102 juta data warga RI di Kemensos

Negara harus hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga hingga ruang maya. Jangan sampai kinerja Pemerintah justru menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Indonesia untuk mengatasi serangan siber, bahkan menjadi bahan olok-olokan hacker.

#fraksipksdprri
#BersamaMelayaniRakyat
#PKSPelayanRakyat
#hacker