Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, berharap agar kementerian khususnya panitia penyelenggaraan haji segera atasi keterlambatan keberangkatan Jamaah Haji asal Nusa Tenggara Barat akibat belum terbitnya visa dari pihak Arab Saudi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Galela-Loloda.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Forum Group Discussion (FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya yang semakin mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional.
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menekankan pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berpihak pada masyarakat lokal.
Wacana pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Sumedang semakin mengemuka seiring adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menjadi peluang besar untuk mengembangkan potensi industri baru.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) dari pengurus lama, Dr. Nur Ali yang disahkan secara aklamasi oleh jajaran pendiri dan pengurus inti KPSTI, akhir pekan lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Jawa Barat IV, Slamet, menerima kunjungan edukasi para pelajar dari Yayasan Citarasa Kebaikan Pelajar Sukabumi di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (06/05).
Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS yang antara lain membidangi keagamaan, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji, diantaranya melalui rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekkah.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem penyiaran nasional untuk memastikan penyiaran yang adil, berkualitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), H. Jalal Abdul Nasir, Ak, kembali melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ke 1 di tahun 2025.