Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar di dunia pada tahun 2029. Hal ini ia sampaikan di sela kegiatan reses di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (16/4).
Aleg PKS Desak Kemenkes dan Polisi Usut Tuntas Dugaan Pelecehan oleh Dokter Kandungan di Garut
Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, bersama dengan delegasi anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang dipimpin oleh Ir Tifatul Sembiring, menyampaikan dukungan langsung kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag, Belanda,
Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy merespon soal penetapan empat hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Kejaksaan Agung.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani menyoroti persoalan lingkungan yang timbul akibat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton dalam kunjungan kerja resesnya ke PLTU Paiton, Jawa Timur.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menanggapi soal isu penjurusan yang kembali dilakukan di SMA. Menurut Ledia penjurusan di SMA merupakan langkah yang logis dan wajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kebijakan Prabowo untuk menerapkan non kuota dalam impor bagi produk yang memang belum mampu di produksi dalam negeri. Artinya kebijakan ini memberikan ruang yang luas buat pemain lokal dan kecil bisa melakukan impor untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI yang berlangsung selama dua hari, 13–14 April 2025, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia mengecam tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam dua peristiwa baru-baru ini. Anggota Komisi XIII ini meminta penegak hukum segera menangkap pelaku dan meng dengan hukuman berat.