Anggota FPKS Riyono ‘Caping’ : RUU Pangan Perlu Penguatan Pangan Lokal
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Riyono ‘Caping’ menanggapi perubahan ke 3 UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan sedang dibahas oleh Panja RUU Pangan di komisi IV DPR.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Riyono ‘Caping’ menanggapi perubahan ke 3 UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan sedang dibahas oleh Panja RUU Pangan di komisi IV DPR.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada hari ini.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungan penuh terhadap target zero accident dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota DPR RI dari Dapil IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna atau yang akrab disapa Haji Ateng, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga terdampak bencana di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menghadiri Sosialisasi Empat Pilar yang digelar di Balai Aroeppala, Kota Makassar, Selasa, (06/05/2025).
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa wisata sebagai langkah tepat dalam melindungi pekerja dalam negeri.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menggelar konferensi pers bertajuk ‘Kabar Terbaru dari Gaza’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/5).
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyambut baik pemaparan Institute for Essential Services Reform (IESR) terkait skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) yang dinilai mampu mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia tanpa membebani anggaran negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah pasal dalam RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur penyiaran multiplatform, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, kreativitas digital, dan kemandirian media lokal.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi jargon pembangunan industri.