PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019
Kami Fraksi PKS DPR RI sangat senang dikunjungi para alim ulama seperti ini. Karena ini sebagai tanda munculnya generasi dakwah yang baru untuk menjaga kontinuitas dakwah untuk mendoakan kami yang berjuang di parlemen dalam rangka memenuhi agenda umat
Komisi V melihatnya tidak semata-mata melihat persoalan ini dari sudut pandang bisnis. Tapi, kami melihat dengan adanya transportasi online ada peluang untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat
Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan proposal pengajuan pembangunan gereja. Besarnya sekitar 3 milyar. Semoga harapannya bisa diwujudkan di Tahun Anggaran 2016 ini
Kami dari PKS selalu menomor satukan persoalan honorer K2. Karena dari 400 ribu sekian itu, bisa jadi 10 persennya adalah kader dan simpatisan atau konstituen kami juga, yang harus kami perjuangkan
Saya menyesalkan ada oknum kepolisian di Kabupaten Muna tidak berpihak pada kepentingan demokrasi
Ibu-ibu yang bersilaturahim tersebut berasal dari beragam aliansi masyarakat, seperti AILA (Aliansi Cinta Keluarga), Persatuan Umat Islam (PUI), Persaudaraan Muslimah (Salimah), Al-Irsyad, Al-Ishlah, dan sebagainya.
Aduan tersebut berkaitan dengan adanya status badan pengelola Green Pramuka City yang ilegal, penundaan sertifikat hak milik satuan rumah susun, hingga pengintimidasian terhadap warga hingga ke penjara.
Anggota Komisi II DPR RI Hadi Mulyadi menjelaskan anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat memungkinkan untuk mengangkat Tenaga Honorer K2.
“Saya tahu, bahwa yang paling banyak terkena kebijakan ini adalah PNS golongan IV. Saya minta angka riil jumlah eselon IV yang terdampak,” jelas Kharis.