Fraksi PKS Terima Aspirasi Masyarakat NTT tentang Pembangunan Gereja
Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan proposal pengajuan pembangunan gereja. Besarnya sekitar 3 milyar. Semoga harapannya bisa diwujudkan di Tahun Anggaran 2016 ini
Rubrik
Aspirasi
Perjuangkan Pengangkatan Honorer K2, FPKS: Konstituen Kami Sebagian Besar adalah Guru
Kami dari PKS selalu menomor satukan persoalan honorer K2. Karena dari 400 ribu sekian itu, bisa jadi 10 persennya adalah kader dan simpatisan atau konstituen kami juga, yang harus kami perjuangkan
Komisi III Pastikan Panggil Irwasum atas Dugaan Keterlibatan Polisi di Pilkada Kabupaten Muna
Saya menyesalkan ada oknum kepolisian di Kabupaten Muna tidak berpihak pada kepentingan demokrasi
Kaum Ibu Kritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Fraksi PKS
Ibu-ibu yang bersilaturahim tersebut berasal dari beragam aliansi masyarakat, seperti AILA (Aliansi Cinta Keluarga), Persatuan Umat Islam (PUI), Persaudaraan Muslimah (Salimah), Al-Irsyad, Al-Ishlah, dan sebagainya.
Hari Aspirasi, FPKS DPR RI Advokasi Kasus Warga Green Pramuka City
Aduan tersebut berkaitan dengan adanya status badan pengelola Green Pramuka City yang ilegal, penundaan sertifikat hak milik satuan rumah susun, hingga pengintimidasian terhadap warga hingga ke penjara.
Legislator PKS: Anggaran di Kemenkeu Memungkinkan Angkat Honorer K2
Anggota Komisi II DPR RI Hadi Mulyadi menjelaskan anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat memungkinkan untuk mengangkat Tenaga Honorer K2.
FPKS Prihatin Menurunnya Penghasilan Ditjen SDPPI-PPI Kemenkominfo
“Saya tahu, bahwa yang paling banyak terkena kebijakan ini adalah PNS golongan IV. Saya minta angka riil jumlah eselon IV yang terdampak,” jelas Kharis.
Fraksi PKS Terima Aduan Ribuan TKI Terkena PHK dari UNIMIG
“Ada 3000 lebih warga Indonesia yang saat ini mengalami PHK dan belum menerima gaji sejak Januari 2016 kemarin di Perusahaan Bin Laden. Jika masing-masing mereka digaji per bulan sebesar 1.100 hingga 1.400 real dan tunjangan sebesar 2.000 real, maka per bulan mereka mendapatkan sekitar 7 juta rupiah dalam rupiah,
Fraksi PKS Terima Masukan Revisi UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik
“Kami menilai pada awalnya undang-undang ini disahkan pada tahun 2008, dengan tujuan untuk mengatur permasalahan yang ada di dunia online, seperti e-commerce, dunia digital, dan sebagainya, karena ada sorotan terkait tidak adanya perlindungan e-commerce di Indonesia,” jelas Koordinator SIKA Asep Komarudin kepada Fraksi PKS.
Fraksi PKS Terima Masukan Pencabutan PP Nomor 78 tentang Pengupahan
“Terkait dengan persoalan Pengupahan, saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX. Ada Panja yang ke Maluku Utara, dan ada yang ke Bandung. Kami juga terus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait,” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.