Jakarta (06/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah dalam rangka membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (05/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI
Jakarta (06/11) — Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Dewan Pembina Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Abdul Fikri Faqih, mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperluas akses layanan pendidikan, literasi, olahraga, hingga perbankan bagi penyandang disabilitas netra. Dorongan strategis tersebut disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertuni Tahun 2026
Jakarta (05/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mendorong penguatan tata kelola data nasional melalui pembentukan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu mengakhiri ego sektoral antarkementerian dan lembaga sekaligus memastikan setiap kebijakan publik disusun berdasarkan data yang akurat, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan
Jakarta (05/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti maraknya penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media konsumsi narkotika. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran vape, termasuk cairan, cartridge, bahan baku, hingga jaringan produsen dan distributornya. “Ini menjadi tantangan baru dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Produk yang secara
Jakarta (05/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, memberikan respons menyusul menguatnya sorotan publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan anggota Polri terhadap Presiden Republik Indonesia. Rofik menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelanggaran etik internal semata. “Penyadapan ilegal yang melibatkan oknum aktif Polri
Jakarta (05/11) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan bahwa percepatan pembentukan undang-undang melalui mekanisme prosedur cepat atau fast track legislation tidak boleh mengorbankan kualitas substansi, kecermatan pembahasan, transparansi, dan hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, saat menyampaikan Pendapat Mini
Bekasi (05/11) — Silaturahmi dan dialog warga disertai pemberian bantuan dilaksanakan oleh Jalal Abdul Nasir di Gang H. Sair, Kampung Kedaung, Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pertemuan tersebut dihadirkan sebagai ruang untuk mempererat hubungan sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat. Dalam suasana akrab, berbagai masukan disampaikan kepada anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS tersebut. Melalui
Jakarta (04/11) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai optimalisasi pajak digital perlu menjadi salah satu agenda strategis reformasi fiskal Indonesia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital harus diikuti kemampuan negara memperluas basis penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan terciptanya keadilan perpajakan bagi seluruh pelaku usaha. Menurut Amin, ekonomi digital Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan
Jakarta (04/11) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY), mengecam keras dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun karena menyangkut keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. “PKS
Jakarta (04/11) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus diusut secara tuntas dan menyeluruh. Penanganannya harus menjaga martabat institusi kepresidenan, melindungi hak seluruh warga negara, serta menegakkan integritas dan profesionalitas Polri. “Presiden mengemban mandat konstitusional sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menjaga martabat