Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

FGD RUU Kewarganegaraan, PerCa Indonesia Usulkan Bab Khusus untuk Perlindungan Anak Perkawinan Campuran

FGD RUU Kewarganegaraan, PerCa Indonesia Usulkan Bab Khusus untuk Perlindungan Anak Perkawinan Campuran

 

Jakarta (17/09) — Ketua Umum PerCa Indonesia Rulita Anggraini mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kepastian status dan perlindungan yang lebih adil bagi anak hasil perkawinan campuran. Menurutnya, pengaturan kewarganegaraan perlu mengedepankan ikatan keturunan anak dengan Indonesia serta menjawab berbagai kendala administratif yang dihadapi keluarga perkawinan campuran. Hal tersebut disampaikan Rulita dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD)

FGD RUU Kewarganegaraan, Dirjen AHU: Dorong Aturan Perlindungan Anak Perkawinan Campuran

FGD RUU Kewarganegaraan, Dirjen AHU: Dorong Aturan Perlindungan Anak Perkawinan Campuran

 

Jakarta (17/09) — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI Widodo menegaskan pemerintah masih membuka ruang masukan dan penyempurnaan dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis dalam Revisi UU Kewarganegaraan” di Ruang Rapat Pleno

FGD RUU Kewarganegaraan, Guru Besar FH UI: Kewarganegaraan Ganda Perlu Diatur dengan Memperhatikan Kepentingan Nasional

FGD RUU Kewarganegaraan, Guru Besar FH UI: Kewarganegaraan Ganda Perlu Diatur dengan Memperhatikan Kepentingan Nasional

 

Jakarta (17/09) — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menilai wacana kewarganegaraan ganda terbatas perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat bagi talenta strategis sekaligus potensi persoalan hukum, keamanan, loyalitas, dan kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan Hikmahanto dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS bertajuk “Formulasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berbasis Talenta Strategis

FGD RUU Kewarganegaraan, Fraksi PKS Tegaskan Buka Ruang dan Serap Masukan Seluruh Pihak

FGD RUU Kewarganegaraan, Fraksi PKS Tegaskan Buka Ruang dan Serap Masukan Seluruh Pihak

 

Jakarta (17/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Fraksi PKS belum menentukan sikap terkait wacana kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Fraksi PKS masih menggali pandangan dari para pakar dan pemangku kepentingan sebelum merumuskan sikap terhadap RUU tersebut. Hal itu disampaikan Kharis saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Fraksi PKS

FGD RUU Kewarganegaraan, Yanuar Arif: Pastikan Tak Ada Anak Indonesia Tanpa Kewarganegaraan

FGD RUU Kewarganegaraan, Yanuar Arif: Pastikan Tak Ada Anak Indonesia Tanpa Kewarganegaraan

 

Jakarta (17/09) — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus menghadirkan kepastian hukum sekaligus memastikan tidak ada anak yang memiliki keterikatan kewarganegaraan dengan Indonesia justru terjebak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness). Hal tersebut disampaikan Yanuar dalam sesi penutup

Kecam Dugaan Perburuan Penyu Sisik, Alqassam Kasuba Soroti Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat

Kecam Dugaan Perburuan Penyu Sisik, Alqassam Kasuba Soroti Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat

 

Jakarta (17/09) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari daerah pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, promosi pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal. Pernyataan tersebut disampaikan Alqassam Kasuba menyikapi dugaan perburuan penyu sisik oleh

Soroti Terbatasnya Anggaran KLH, Meitri Tekankan Pengelolaan Sampah Dimulai dari Hulu

Soroti Terbatasnya Anggaran KLH, Meitri Tekankan Pengelolaan Sampah Dimulai dari Hulu

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026. Hal tersebut menjadi perhatian Meitri mengingat pengelolaan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional

Iqbal Romzi Dukung Bantuan Rp17,5 Miliar untuk 700 Pesantren, Minta Tepat Sasaran dan Terukur

Iqbal Romzi Dukung Bantuan Rp17,5 Miliar untuk 700 Pesantren, Minta Tepat Sasaran dan Terukur

 

Jakarta (17/09) — Mohd. Iqbal Romzi, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, mengapresiasi kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama dalam menyalurkan bantuan Rp17,5 miliar melalui Program Pesantren Nyaman Belajar 2026 kepada 700 pesantren di seluruh Indonesia. Menurut Iqbal, dukungan bagi sarana pendidikan dan hunian santri merupakan bagian penting untuk memastikan

Surahman Hidayat Minta Data Anak Penumpang Virgo Transport 8 Segera Dipastikan

Surahman Hidayat Minta Data Anak Penumpang Virgo Transport 8 Segera Dipastikan

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait segera memastikan data penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dalam pelayaran rute Surabaya–Banjarmasin, khususnya keberadaan anak dan kelompok rentan. KMP Virgo Transport 8 tercatat mengangkut 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal.

Kunker ke Polda Jatim, Habib Aboe Sampaikan Apresiasi atas Dukungan Penanganan KMP Virgo Transport 8

Kunker ke Polda Jatim, Habib Aboe Sampaikan Apresiasi atas Dukungan Penanganan KMP Virgo Transport 8

 

Surabaya (17/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas dukungan dalam tanggap darurat dan operasi kemanusiaan terkait kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 pada September 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Habib Aboe saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi III DPR RI ke