Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengapresiasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Dengan capaian tersebut, Perpusnas telah memperoleh WTP sebanyak sepuluh kali. Apresiasi tersebut disampaikan Ledia dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dan
Jakarta (21/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah segera memberikan solusi terhadap persoalan kelangkaan BBM dan LPG yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya petani yang saat ini menghadapi tekanan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan bakar dan ketidakpastian geopolitik global.
Jakarta (21/07) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung keputusan MK dan mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat segera dilaksanakan dan menjadi momentum untuk mengkaji perubahan kebijakan zakat dari tax deduction (pengurang penghasilan kena pajak) menjadi tax credit (pengurang langsung pajak terutang).
Jakarta (21/07) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan tata kelola hutan nasional, bukan sekadar memberikan kemudahan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan investasi. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti saat membacakan Pendapat Mini Fraksi
Jakarta (20/07) — Menanggapi rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat pengembangan sport science, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan agar riset olahraga tidak hanya berfokus pada peningkatan peak performance atlet, tetapi juga harus bisa menjawab kebutuhan nyata para atlet termasuk para atlet penyandang disabilitas. Menurut Ledia, salah satu tantangan
Jakarta (20/07) — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya optimalisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tambahan ini dialokasikan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam memulihkan infrastruktur serta ekonomi warga melalui mekanisme hibah antardaerah, di mana Aceh
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. Nomor Anggota : A-472 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan
PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA ====================================================================== Disampaikan oleh : Amin, Ak., M.M. Nomor Anggota : A-473 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Menteri
Jakarta (20/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa kesiapan regulator harus menjadi prioritas sebelum Indonesia mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Menurutnya, pemanfaatan energi nuklir untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju energi rendah karbon hanya dapat dilakukan apabila sistem pengawasan, keselamatan, keamanan, dan safeguards telah benar-benar
Makassar (19/07) — Demi memasyarakatkan senam kebugaran lansia dan pra-lansia di Sulawesi Selatan, Yayasan Kebugaran Lansia dan Pra Lansia Indonesia (KLPI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar training of trainer senam lansia dan pra-lansia di Makassar, Minggu (19/07/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pola, Kantor Gubernur, Jalan Jenderal Urip Sumohardjo, Sulawesi Selatan tersebut dihadiri 100 lebih peserta