Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna kembali menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi desa melalui program One Village One Industry (OVOI).
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Command Center Pupuk Indonesia, Jumat (9/5). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri menanggapi perkembangan terbaru terkait eskalasi konflik antara India dan Pakistan yang memasuki fase berbahaya dengan penggunaan serangan drone.
Pembahasan RUU pangan perubahan ke tiga ditargetkan oleh Panja Pangan selesai tahun 2025 ini. Sebuah rencana baik dan kerja legislasi yang gak mudah, biasanya UU selesai dibahas dalam 2 tahun berjalan atau bahkan selama 1 periode belum tentu selesai.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang terjadi pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna menyempurnakan regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan kehormatan Zuhair Hussein Ghanim Sekretaris Jenderal World Moslem Scout (Asosiasi Pramuka Muslim se Dunia), dan yang juga Sekretaris Jendral Interreligious Youth Solidarity.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Meity Rahmatia, berniat memperjuangkan beasiswa bagi anak-anak napi atau binaan lembaga pemasyarakatan yang berasal dari kalangan tidak mampu.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan lima anggota Parlemen Prefektur Mie, Jepang, dalam pertemuan yang membahas peluang kerja sama strategis Indonesia–Jepang di sektor ketenagakerjaan di komplek DPR RI, Senayan, Selasa, (07/05/2025).