Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mendesak Polda Kalimantan Timur untuk menelusuri tuntas dugaan sindikat narkoba yang melibatkan oknum personel Polresta Samarinda.
Menyikapi kerugian yang kembali dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sepanjang 2024, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak manajemen Garuda segera mengambil langkah-langkah transformasi yang terukur dan berkelanjutan.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai langkah strategis dalam merespons tantangan kerusakan hutan dan ketimpangan tata kelola kawasan kehutanan di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan langsung aspirasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kabupaten Lombok Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Riyono ‘Caping’ menanggapi perubahan ke 3 UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan sedang dibahas oleh Panja RUU Pangan di komisi IV DPR.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada hari ini.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungan penuh terhadap target zero accident dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota DPR RI dari Dapil IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna atau yang akrab disapa Haji Ateng, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga terdampak bencana di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menghadiri Sosialisasi Empat Pilar yang digelar di Balai Aroeppala, Kota Makassar, Selasa, (06/05/2025).
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa wisata sebagai langkah tepat dalam melindungi pekerja dalam negeri.