Kuningan (28/12) — Keluarga merupakan bagian fundamental dalam masyarakat, serta memiliki peran penting dalam agama maupun kehidupan bernegara. Keluarga yang baik mencerminkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik menjadi syarat terbentuknya negara yang kuat. Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat berbicara dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa
Padang Pariaman (28/12) — Kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan oleh Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) melalui penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang atau galodo yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Penyaluran bantuan tersebut dipantau langsung oleh Ketua PW ALPPIND Sumatera Barat, Nevi Zuairina. Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk meringankan beban
Bandung (28/12) — Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Implementasi PKS sebagai Partai Rahmatan Lil ‘Alamin” digelar di Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini menegaskan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Islam yang moderat, mudah, dan inklusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan bahwa Islam merupakan agama yang mudah, indah, dan komprehensif. “Islam tidak
Jakarta (28/12) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Kurniasih Mufidayati, menegaskan pentingnya menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat guna membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkarakter. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Silaturrahim bersama masyarakat Mampang Prapatan sekaligus penyerahan simbolis bantuan alat olahraga, yang digelar Sabtu (20/12/2025) di Ruang
Bekasi (27/12) — Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI dilaksanakan di SDIT Mumtaz, Kabupaten Bekasi, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat dan warga sekitar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi Anggota MPR RI. “Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Penguatan nilai kebangsaan harus berjalan seiring dengan peningkatan
Magetan (27/12) — Fokus pembangunan Presiden Prabowo saat ini adalah mewujudkan swasembada pangan, mulai dari beras hingga daging. Untuk komoditas beras, kebutuhan nasional dinilai telah terpenuhi, sementara daging ayam masih sepenuhnya disuplai dari produksi dalam negeri. Produksi telur nasional mencatat surplus signifikan pada tahun 2025, yakni sekitar 6,5 juta ton. Angka ini melebihi kebutuhan nasional
Bandung (27/12) — Penguatan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sorotan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini menghadirkan Anggota MPR RI, Ahmad Heryawan, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa nilai-nilai Islam hadir dalam seluruh aspek kehidupan.
Jakarta (27/12) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil DKI Jakarta II Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan Program Indonesia Pintar (PIP) agar semakin tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikannya saat Reses bersama Warga Kelurahan Pondok Pinang, Kamis (18/12/2025), di Aula Madrasah Ibtida’iyah Al-Khairiyah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dalam
Ponorogo (27/12) — Pertandingan penuh keakraban dan sportivitas tersaji dalam Turnamen Tenis Meja Riyono Caping Cup yang berlangsung meriah di Kabupaten Ponorogo. Sejak pembukaan, antusiasme peserta tampak tinggi. Iklim olahraga tenis meja di Ponorogo dinilai cukup baik, ditandai dengan banyaknya klub yang rutin menggelar latihan dan pertandingan. “Olahraga apa pun harus terus digalakkan sebagai bagian
Jakarta (26/12) — Pergantian tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, tepat pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dijadwalkan mulai berlaku secara resmi di Indonesia. Tak sekadar mengganti aturan lama, perubahan ini dapat dikatakan sebagai sebuah “revolusi” paradigma hukum. KUHP baru meninggalkan konsep hukum pembalasan (retributive justice) yang