Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Adang Daradjatun Apresiasi Kesepakatan RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengapresiasi tercapainya kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat.

Adang menilai tercapainya kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam upaya memperkuat sistem penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Menurutnya, kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya sehingga negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan mengambil kembali hasil kejahatan tersebut.

“Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai pelaku tindak pidana masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Negara harus memiliki instrumen yang kuat untuk memulihkan aset dan memastikan hasil kejahatan tidak menjadi keuntungan bagi pelakunya,” ujar Adang.

Ia menambahkan bahwa keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjangkau sejumlah tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dalam pembahasan akhir, cakupan RUU juga mengatur sejumlah tindak pidana, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adang juga menekankan bahwa efektivitas perampasan aset harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Setiap kewenangan penegak hukum harus memiliki dasar yang jelas, prosedur yang terukur, serta pengawasan yang memadai agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

“Yang kita harapkan bukan hanya kemampuan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus ada kejelasan prosedur, pengawasan, dan mekanisme hukum yang menjamin prosesnya berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Menurut Adang, pengelolaan aset yang telah dirampas juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Aset tersebut harus dikelola secara profesional dan transparan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian atau pelepasannya sesuai ketentuan hukum.

Ia berharap pembentukan undang-undang ini tidak berhenti pada penyelesaian proses legislasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana.

Adang juga menilai pemberantasan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain korupsi dan tindak pidana lain yang menjadi cakupan RUU, kejahatan lingkungan dan pertambangan ilegal tetap membutuhkan penanganan serius melalui instrumen hukum yang sesuai agar keuntungan dari perusakan lingkungan tidak terus dinikmati oleh pihak yang bertanggung jawab.

“Pada akhirnya, tujuan kita adalah memastikan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil kejahatan harus dapat dipulihkan, pengelolaannya harus akuntabel, dan penegakan hukum harus memberikan kepastian serta rasa keadilan,” tutup Adang.