Jakarta (15/09) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara merupakan kewenangan Presiden yang perlu dihormati. Langkah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kredibilitas fiskal, stabilitas pasar keuangan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Menurut Amin, dalam situasi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus berlangsung mulus dan memberikan kepastian bahwa arah kebijakan fiskal tetap terjaga.
“Pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Yang paling penting sekarang adalah memastikan transisi berjalan baik, kesinambungan kebijakan terjaga, dan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai Suahasil Nazara merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memahami proses penyusunan APBN, pengelolaan pembiayaan negara, serta dinamika kebijakan fiskal dan pasar keuangan.
“Pak Suahasil bukan orang baru dalam pengelolaan fiskal. Pengalaman tersebut merupakan modal penting untuk menjaga kesinambungan sekaligus melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang masih perlu diperkuat,” katanya.
Pasar Membutuhkan Kepastian
Amin menekankan bahwa tantangan utama Menteri Keuangan saat ini adalah menjaga confidence atau kepercayaan pasar. Investor membutuhkan kepastian mengenai arah APBN, pembiayaan defisit, kebijakan perpajakan, pengelolaan utang, serta koordinasi fiskal dan moneter.
“Pasar dapat menerima berbagai pilihan kebijakan sepanjang arahnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Karena itu, komunikasi pemerintah harus terukur dan konsisten. Jangan sampai muncul sinyal kebijakan yang berbeda-beda karena dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko di pasar,” ujarnya.
Menurut Amin, respons awal pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan perlu dibaca secara proporsional. Penguatan sejumlah saham perbankan setelah penunjukan Suahasil menunjukkan adanya respons positif, tetapi investor tetap menunggu bukti mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.
“Jangan melihat hanya satu atau dua hari perdagangan. Stabilitas pasar dibangun melalui konsistensi kebijakan dalam jangka menengah dan panjang,” katanya.
Amin juga mendorong Suahasil memperkuat kualitas APBN. Menurutnya, disiplin fiskal tidak boleh diterjemahkan hanya sebagai pemotongan belanja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas anggaran.
“APBN harus sehat sekaligus produktif. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal, terutama untuk memperkuat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi perpajakan, penguatan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi PNBP.
Dalam konteks pengelolaan aset negara, Amin menilai hubungan antara APBN dan Danantara harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian mekanisme. Menurut Amin, Danantara harus mampu menjadi instrumen peningkatan nilai aset negara dan investasi jangka panjang, bukan sekadar dipersepsikan sebagai sumber pembiayaan fiskal. Tata kelola dan mekanisme kontribusinya kepada negara harus jelas.
“Kita dukung agenda pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, pada saat yang sama, disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap menjadi fondasi. Yang harus kita jaga bukan hanya kesehatan APBN, tetapi juga kepercayaan rakyat dan pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.