Pekanbaru (05/10) — Keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang beranggotakan legislator PKS, Jalal Abdul Nasir. Dalam kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026), kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur tersebut dibahas.
Melalui agenda tersebut, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditelaah. Realisasi penggunaan sejumlah ruas yang masih berada sekitar separuh target dijadikan bahan evaluasi, mengingat biaya operasional, pemeliharaan, dan bunga investasi tetap harus dipenuhi.
Dalam pembahasan BAKN, kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas ditempatkan sebagai pertimbangan penting. Manfaat ekonomi jalan tol perlu diperhitungkan bersama kemampuan finansial pengelolanya sehingga keberlanjutan layanan dapat dijaga meskipun sebagian ruas belum mencapai kelayakan komersial.
Sejumlah pilihan pembiayaan turut dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pengambilalihan oleh negara terhadap ruas tertentu yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keekonomisan. Opsi tersebut masih memerlukan pendalaman agar pembagian tanggung jawab, kebutuhan pendanaan, dan manfaatnya dapat dinilai secara menyeluruh.
Penguatan kawasan industri dan destinasi wisata di sepanjang jalur juga dipandang perlu. Dengan keterhubungan menuju pusat kegiatan ekonomi yang semakin baik, pemanfaatan tol diharapkan meningkat, distribusi barang dipermudah, serta peluang usaha masyarakat dapat diperluas.
Pendalaman persoalan direncanakan melalui masukan praktisi dan ahli, konsultasi dengan BPK, serta pembahasan bersama pihak terkait. Dari proses tersebut, diharapkan dapat dirumuskan pola pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik setiap ruas dan kebutuhan pembangunan wilayah.
Dalam lingkup pengawasan BAKN, posisi Jalal Abdul Nasir sebagai legislator PKS berkaitan dengan pengawalan akuntabilitas keuangan negara. Melalui evaluasi ini, keberlanjutan infrastruktur diharapkan semakin kuat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi Sumatera.