Jakarta (10/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menilai Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki peran strategis dalam memperkuat mitigasi bencana melalui penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir.
Hal itu disampaikan Meitri usai Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Rabu (9/9/2026).
Menurut Meitri, mitigasi bencana tidak semestinya hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Pemerintah perlu memiliki informasi yang memadai sejak tahap perencanaan untuk mengetahui karakteristik wilayah, potensi risiko, serta keberadaan masyarakat dan infrastruktur strategis.
“Mitigasi bencana dimulai dari kemampuan kita membaca wilayah. Kita harus tahu di mana risiko berada dan apa yang berada di kawasan tersebut. Di sinilah BIG memiliki peran penting melalui informasi geospasial,” ujar Meitri.
Legislator PKS ini menilai Kebijakan Satu Peta (KSP) dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung mitigasi. KSP dirancang dengan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Sesuai RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan 310 Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan melibatkan 42 kementerian/lembaga.
“Jangan berhenti pada berapa banyak peta yang berhasil dibuat. Sebab, yang tidak kalah penting adalah apakah data tersebut benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, termasuk dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana,” katanya.
Meitri juga menyoroti pemetaan potensi energi baru dan energi terbarukan (EBET). Dalam penyusunannya, BIG telah menggunakan berbagai parameter seperti topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, tutupan lahan, kepadatan penduduk, tata ruang, hingga infrastruktur energi. Menurutnya, data tersebut perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan peta potensi energi dan peta risiko bencana.
“Ketika menentukan lokasi pembangkit dan infrastruktur energi, sebaiknya tidak hanya melihat pada potensi sumber energinya. Kita juga perlu melihat apakah lokasi tersebut aman dari risiko gempa, longsor, banjir, erupsi, tsunami, maupun risiko lainnya. Infrastruktur energi memerlukan rancangan yang tangguh sejak awal,” tegasnya.
Dalam bahan rapat yang dipaparkan, BIG menyebut tiga IGT potensi EBET, di antaranya panas bumi, angin, dan surya, yang telah terintegrasi dalam Portal KSP.
Sementara peta potensi hidro, energi laut, dan energi sampah masih belum terintegrasi. Meitri mendorong agar integrasi tersebut segera dituntaskan sehingga informasi potensi energi dapat dimanfaatkan secara lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini juga menyoroti kendala kelembagaan dan anggaran dalam implementasi KSP.
BIG menyampaikan bahwa perubahan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebabkan posisi Sekretariat Tim Percepatan KSP belum memiliki unit pengganti, sehingga koordinasi penyelesaian IGT menghadapi kendala. BIG juga menyebut dukungan anggaran APBN masih menjadi tantangan untuk mengejar target 310 IGT.
Menurut Meitri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KSP tidak hanya bergantung pada target dan ketersediaan anggaran, tetapi juga membutuhkan desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang kuat.
“Kalau kita ingin Kebijakan Satu Peta benar-benar menjadi fondasi perencanaan pembangunan, maka koordinasinya juga harus kuat. BIG perlu diperkuat kapasitas dan posisinya sebagai otoritas informasi geospasial nasional, terutama dalam memastikan standar, referensi, integrasi, dan kualitas data geospasial yang digunakan lintas kementerian dan lembaga,” ujar Meitri.
Meitri menilai penguatan BIG penting karena informasi geospasial pada dasarnya merupakan fondasi bagi berbagai kebijakan pemerintah. Data mengenai tata ruang, energi, lingkungan, infrastruktur, pertanian, hingga kebencanaan membutuhkan referensi spasial yang konsisten agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan sampai kita memiliki banyak data dan peta, tetapi belum memiliki sistem yang cukup kuat untuk memastikan semuanya terintegrasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kita butuhkan bukan sekadar semakin banyak peta, tetapi satu ekosistem data geospasial yang dapat dipercaya dan benar-benar digunakan,” katanya.
Untuk itu, Meitri mendorong pemerintah segera memperkuat kelembagaan dan mekanisme koordinasi KSP, sekaligus memastikan dukungan anggaran yang memadai dalam RAPBN 2027.
Penguatan tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar target jumlah IGT, tetapi juga meningkatkan kualitas data, interoperabilitas, kapasitas SDM, teknologi, serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana.
“BIG memang bukan lembaga yang melakukan penanggulangan bencana secara langsung. Tetapi BIG menyediakan fondasi data yang sangat menentukan kualitas mitigasi. Karena itu, peran penting BIG dalam ekosistem kebencanaan tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, harus kita perkuat agar setiap kebijakan pembangunan dan mitigasi risiko memiliki basis data geospasial yang kuat,” pungkasnya.