Jakarta (08/09) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), sangat prihatin dengan terus terjadinya musibah bencana di berbagai daerah dalam berbagai bentuk. HNW meminta pemerintah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama sejak peringatan dini, mitigasi, hingga penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan Gunung Sinabung, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Menurut HNW, ancaman erupsi dan karhutla memiliki karakter risiko yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut kesiapsiagaan pemerintah yang cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada keselamatan warga. Data sementara BNPB mencatat 15 kecamatan di tiga kabupaten terdampak langsung oleh erupsi Anak Krakatau, sementara sebaran abu vulkanik telah menjangkau sejumlah wilayah di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu.
“Negara harus hadir memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, layanan kesehatan, air bersih, masker, serta perlindungan yang cepat apabila risiko meningkat. Jangan sampai warga menghadapi dampak abu vulkanik dan asap karhutla tanpa kepastian informasi maupun layanan dasar,” ujar HNW.
HNW mengapresiasi langkah pemerintah melalui BNPB, PVMBG, BMKG, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dalam memperkuat pemantauan dan mitigasi. Namun, ia meminta agar setiap langkah, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembersihan abu, dan penyediaan perlindungan kesehatan, dievaluasi secara terukur dan terbuka berdasarkan dampaknya bagi kualitas udara, keselamatan transportasi, serta kondisi warga terdampak.
“OMC dan langkah mitigasi lainnya perlu terus diukur manfaatnya. Yang harus dipastikan adalah apakah sebaran abu dan asap dapat dikendalikan, serta apakah warga yang paling rentan telah benar-benar terlindungi,” tegasnya.
HNW menekankan bahwa perlindungan kelompok rentan harus menjadi perhatian sejak tahap peringatan dini, evakuasi, pengungsian, hingga pemulihan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan keterbatasan akses layanan membutuhkan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik.
“Abu vulkanik dan asap karhutla dapat mengganggu kesehatan, pendidikan anak, mobilitas, dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, posko, layanan kesehatan, distribusi masker, perlindungan sumber air bersih, keberlanjutan pendidikan anak, serta dukungan bagi warga yang kehilangan penghasilan harus dipastikan tersedia,” katanya.
Menurut HNW, rangkaian bencana tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan. Mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui edukasi, kesiapan keluarga, kepedulian terhadap lingkungan, dan kepatuhan pada arahan petugas di lapangan.
HNW mengajak masyarakat mengikuti informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah; tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi; serta memperkuat gotong royong dalam membantu warga terdampak.
“Jangan sampai saudara-saudara kita menghadapi musibah seorang diri. Negara harus hadir, masyarakat harus saling menguatkan, dan seluruh langkah penanganan harus berorientasi pada keselamatan warga. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat di wilayah rawan bencana,” pungkas HNW.