Jakarta (08/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, dari Dapil Jawa Tengah I. mendorong pemerintah menginventarisasi dan mengoptimalkan dapur-dapur yang telah terbangun namun belum beroperasi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Haris dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (08/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Haris menyampaikan, anggaran MBG sebesar Rp240 triliun untuk tahun 2027 telah disepakati. Menurutnya, optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan sekitar 27 ribu dapur yang telah beroperasi, tetapi juga mempertimbangkan dapur lain yang sudah selesai dibangun dan memenuhi ketentuan pemerintah.

“Selain 27 ribu dapur yang sudah operasional, juga perlu menginventarisir dapur-dapur lain yang sudah jadi, yang secara prosedur, tata kelola, sudah mengikuti keinginan dan aturan main pemerintah, untuk juga diberi kesempatan untuk operasional,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I tersebut.

Ia menilai, inventarisasi tersebut penting mengingat pembangunan dapur melibatkan investasi yang cukup besar, termasuk dari masyarakat. Karena itu, aset yang telah tersedia perlu dipastikan dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi investasi yang sia-sia.

“Karena itu menyangkut dana publik, dana masyarakat, banyak yang sudah berinvestasi untuk itu, jumlahnya cukup besar, jadi saya kira ini perlu diinventarisir lagi untuk dilibatkan juga dalam proses penyediaan makan bergizi gratis,” kata Haris.

Menurut Haris, dapur-dapur yang telah terbangun tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, luar Jawa, kawasan 3T, hingga daerah terpencil. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan inventarisasi, menghitung kapasitas, serta melibatkan dapur yang memenuhi persyaratan dalam proses penyediaan MBG.

Haris juga mendorong penyesuaian kapasitas dapur yang telah beroperasi apabila jumlahnya dinilai terlalu besar. Dengan demikian, dapur-dapur yang baru selesai dibangun dan telah memenuhi ketentuan dapat turut mengambil peran dalam penyediaan MBG.

“Kalau seandainya yang lama itu jumlahnya terlalu banyak, misalnya satu dapur itu 3.000, ya bisa dikurangi. Dikurangi agar yang baru-baru ini yang sudah menyiapkan dapur, yang sudah jadi dan belum operasional itu bisa juga ikut menyiapkan makan bergizi gratis,” pungkasnya.