Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

341 Ribu Penumpang Terdampak, Rahmat Saleh Minta Maskapai Beri Pelayanan Khusus

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Sumbar I, Rahmat Saleh, meminta maskapai penerbangan dan pengelola bandara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (08/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rahmat menyoroti terjadinya penundaan dan pembatalan penerbangan sejak 6 September hingga Selasa (08/09) yang menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah bandara. Ia menyebut sekitar 341.000 penumpang terdampak akibat gangguan penerbangan tersebut.

“Kita melihat mulai dari tanggal 6 sampai tadi pagi itu terjadinya delay dan juga pembatalan 1.941 maskapai penerbangan yang menyebabkan menumpuknya penumpang, sekitar 341.000 orang di bandara,” ujar Anggota DPR RI Dapil Sumbar I tersebut.

Karena itu, Rahmat meminta maskapai, khususnya BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI seperti Garuda Indonesia dan Pelita Air, serta pengelola bandara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang selama kondisi bencana.

Menurutnya, penumpukan penumpang akibat pembatalan dan keterlambatan penerbangan dapat memicu situasi emosional di tengah masyarakat. Pengelola bandara dinilai perlu menyiapkan perlakuan khusus sekaligus langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya persoalan yang lebih besar.

“Kita minta pengelola bandara itu memastikan agar situasi kondisi emosi yang kurang stabil dari para pelanggan akibat kepadatan, kemudian terjadi penumpukan, ini diharapkan ada perlakuan-perlakuan khusus termasuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Rahmat.

Ia menegaskan, BUMN yang bergerak di sektor penerbangan, baik maskapai maupun pengelola bandara, harus tetap mengedepankan profesionalisme dan kenyamanan masyarakat dalam situasi bencana.

“Ini harus bertindak profesional, kemudian memberikan kenyamanan dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masyarakat agar kondisi dalam suasana bencana ini tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, terutama di bandara-bandara yang ada,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.