Jakarta (18/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi magnitudo 7,7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sabtu (15/06) lalu. Ia mendesak pemerintah memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, berbasis data, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat terdampak hingga wilayah kepulauan dan daerah yang sulit diakses.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan BNPB pada Minggu (16/8), gempa tersebut telah menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait terus melakukan penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
“Pertama-tama tentu kita menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir sepenuhnya,” ujarnya.
Skala korban dan luas wilayah terdampak menunjukkan bahwa penanganan gempa NTT tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri, relawan, serta organisasi kemanusiaan berjalan dalam satu sistem komando dan informasi yang jelas.
Pemerintah sendiri telah membentuk posko nasional untuk mengonsolidasikan bantuan logistik dari Jakarta dan daerah lain sebelum dikirim ke wilayah terdampak. BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta posko di Maumere untuk menangani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Ukuran keberhasilannya adalah apakah bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan, seberapa cepat korban mendapat pertolongan, dan apakah tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan maupun distribusi logistik,” tegasnya.
Ia menilai karakter geografis NTT harus menjadi perhatian khusus dalam distribusi bantuan. Kondisi kepulauan dan keterbatasan akses transportasi dapat membuat sebagian masyarakat menghadapi kesulitan. Karena itu, pemerintah perlu membuat pemetaan kebutuhan secara terperinci.
Ia juga mendorong pemerintah memastikan distribusi bantuan menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kondisi wilayah, termasuk jalur udara dan laut apabila akses darat terputus atau tidak memungkinkan.
Mekanisme tersebut perlu disertai sistem pelacakan bantuan agar setiap logistik yang dikirim dapat diketahui jumlah, jenis, tujuan, waktu keberangkatan, hingga penerimaannya di lapangan.
“Dalam situasi darurat, kecepatan penting, tetapi ketepatan juga penting. Jangan sampai bantuan menumpuk di satu titik sementara wilayah lain kekurangan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak. Jalan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan akses internet merupakan infrastruktur yang sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.
Selain itu, pentingnya menerapkan satu basis data korban dan kerusakan yang terus diperbarui. Data korban meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi, maupun warga yang membutuhkan layanan khusus harus terintegrasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait.
“Data korban dalam kondisi bencana memang sangat dinamis. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar angka cepat, tetapi sistem pemutakhiran yang konsisten,” ujarnya.
Ia lantas mengingatkan bahwa tanggap darurat hanyalah tahap awal. Pemerintah harus segera menyiapkan peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum gempa. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan.
“Prinsipnya bukan hanya build back, tetapi build back better. Semua yang dibangun kembali harus memperhitungkan risiko gempa dan kondisi geografis NTT,” katanya.
Dalam hal ini, DPR RI akan terus mengawal penanganan gempa NTT, termasuk memastikan dukungan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Negara harus hadir dari menit pertama pencarian korban, distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur, sampai masyarakat membangun kehidupannya. Ukuran keberhasilan bukan seberapa cepat bantuan dikirim, tetapi apakah seluruh warga tertolong dan dapat bangkit kembali,” pungkasnya.