Ponorogo (11/08) — Kebakaran hutan yang terjadi di Bromo sudah meluas sampai 509 hektare lebih. Kejadian berulang yang jelas merugikan bagi hutan dan masyarakat sekitar hutan. Kondisi musim kemarau ekstrem serta angin kencang membuat kebakaran semakin meluas, kerusakan semakin banyak.

“Kondisi iklim ekstrem kemarau disertai angin kencang membuat kebakaran hutan semakin meluas. Bukan hanya kayu dan tanaman di bawah tegakan yang terkena, asap kebakaran semakin tebal dan meluas ke area di luar wilayah kehutanan,” papar Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil VII Jatim.

Wilayah Dapil VII Jatim meliputi Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi merupakan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang rentan terjadi kebakaran. Setiap tahun hutan di kawasan Gunung Lawu sering terjadi kebakaran yang meluas dan merugikan kawasan di sekitar hutan.

“Antisipasi kebakaran di dapil saya, saya bertemu dan berdialog langsung dengan penyuluh kehutanan di wilayah Ponorogo. Mereka aktif dan responsif dalam memberikan masukan serta kondisi hutan yang menjadi wilayah kerja mereka,” papar Riyono Caping.

Penyuluh kehutanan memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi terkini hutan, mulai dari kelompok masyarakat sekitar hutan yang mengelola program Perhutanan Sosial (PS), hingga luasan lahan hutan yang masih bagus dalam bentang Ponorogo–Pacitan. Peta potensi bencana kebakaran harus segera diantisipasi oleh pemerintah pusat dan juga provinsi.

“Kawasan hutan berpotensi terjadi kebakaran berada di sekitar kawasan pinggir hutan dan juga puncak Gunung Lawu yang bertebaran kayu, dedaunan kering, dan kondisi panas yang tinggi. Percikan api kecil akan menyulut kebakaran jika tidak diantisipasi,” papar Riyono Caping.

Laporan KPH Lawu sudah menetapkan bahwa Gunung Lawu masuk kategori zona merah kawasan kebakaran hutan dan lahan. Kejadian 2023 terjadi hampir 3.000 hektare lahan terbakar, Ngawi ada 2.000 hektare lahan, dan Ponorogo relatif kecil hanya 3,5 hektare lahan.

“Gerak cepat bertemu penyuluh dan juga pengampu kawasan hutan menjadi jalan mitigasi pertama agar bisa antisipasi kebakaran lebih luas. Penyuluh menyampaikan kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang besar dan banyak. Saat ini hanya ada 100-an penjaga hutan dari berbagai unsur, setidaknya kita harusnya punya 1.000-an lebih penjaga hutan,” papar Riyono Caping.