Sumedang (23/06) — Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mengajak masyarakat untuk menjadikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 sebagai sarana memperkuat demokrasi desa yang damai, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan.
Kegiatan dihadiri oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi PKS, yakni Hendar Ermawan, Acep Komarudin, dan Dadang Sopian, perwakilan pengurus dan masyarakat Desa Ciranggem dan Desa Cisampih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Forkopimcam Jatigede, sesepuh dan tokoh masyarakat kedua desa, serta menghadirkan narasumber Ibnu Hasanudin dari MPD PKS Kabupaten Sumedang yang juga memaparkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan yang harus diterapkan dalam Pilkades Serentak 2026.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan di Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Minggu (21/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ateng menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar proses memilih pemimpin desa, melainkan momentum penting untuk menjaga persatuan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.
Menurut Ateng, desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dinamika politik di desa memiliki dampak sosial yang sangat besar. Karena itu, pelaksanaan Pilkades harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Atas dasar itu, Pilkades harus menjadi ruang demokrasi yang sehat. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai memecah persatuan masyarakat. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi pemimpin seluruh warga desa,” ujar Ateng.
Dalam pemaparannya, Ateng menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap tahapan Pilkades, mulai dari kampanye yang santun dan beradab, proses pemilihan yang jujur dan adil, hingga sikap menerima hasil pemilihan secara dewasa dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menolak praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi desa.
Selain itu, Ateng menegaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas, jujur, dan adil. Karena itu, seluruh tahapan Pilkades harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.
Ia juga mengingatkan bahwa kontestasi politik di tingkat desa tidak boleh mengganggu keutuhan masyarakat. Menurutnya, pemenang maupun pihak yang belum memperoleh kepercayaan masyarakat harus kembali bersatu membangun desa setelah proses pemilihan selesai.
“NKRI yang kuat dibangun dari desa-desa yang solid. Jangan sampai Pilkades menimbulkan perpecahan berkepanjangan antarwarga, antarkeluarga, ataupun antarkelompok masyarakat,” katanya.
Ateng turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberagaman dan menolak kampanye bernuansa SARA, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi bohong yang berpotensi memecah belah masyarakat desa. Menurutnya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun desa yang lebih maju, bukan dijadikan alat untuk memenangkan kontestasi politik sesaat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang kerap muncul dalam Pilkades, seperti politik uang, penyebaran hoaks, konflik antarpendukung, dan penyalahgunaan fasilitas untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif menjaga suasana yang kondusif dan menjunjung tinggi etika demokrasi.
Ateng juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara Pilkades, calon kepala desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam mewujudkan Pilkades yang aman, tertib, dan damai.
Menurutnya, keberhasilan Pilkades bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin Pilkades menjadi sarana memilih pemimpin terbaik untuk kemajuan desa, bukan menjadi ajang permusuhan. Pilkades yang damai akan melahirkan desa yang kuat, dan desa yang kuat akan menjadi fondasi Indonesia yang kokoh,” pungkas Ateng.