Jakarta (18/06) — Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebenarnya telah tersedia dalam program pemerintah. Namun, akses yang dinilai masih sulit bagi masyarakat bawah menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Al-Jufri. Menurut dia, hambatan pembiayaan awal masih menjadi persoalan utama bagi banyak calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja secara legal ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Habib Idrus saat menerima audiensi Sahabat Migran Indonesia (SMI) bersama sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan SMI dan LPK menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi calon pekerja migran, mulai dari biaya pendaftaran, screening kesehatan, pelatihan, hingga kebutuhan administrasi sebelum keberangkatan.
Menurut Habib Idrus, pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui remitansi maupun peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, akses pembiayaan harus benar-benar dapat menjangkau masyarakat di level akar rumput.
“Kita ingin pembiayaan dari perbankan itu benar-benar bisa membantu masyarakat kecil. Jangan hanya yang sudah punya akses atau yang sudah mapan. Justru masyarakat akar rumput ini yang paling membutuhkan,” ujar Habib Idrus.
Dalam audiensi itu, SMI mengungkapkan masih banyak calon pekerja migran yang kesulitan mengakses skema pembiayaan formal. Kondisi tersebut membuat sebagian dari mereka akhirnya meminjam ke lembaga pembiayaan kecil dengan bunga tinggi, bahkan mencapai 36 persen per tahun.
Habib Idrus menilai persoalan itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan perbankan. Menurut dia, skema KUR pekerja migran yang sudah tersedia harus dievaluasi agar implementasinya lebih efektif dan mudah dijangkau.
“Kadang kebutuhan mereka hanya sekitar Rp10 juta sampai Rp15 juta. Tidak besar. Tapi kalau aksesnya sulit, mereka akhirnya lari ke pinjaman berbunga tinggi. Ini yang harus kita perbaiki,” katanya.
Ia mencontohkan kapasitas perbankan nasional dalam menyalurkan KUR sebenarnya cukup besar. Hingga Mei 2026, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat telah menyalurkan KUR sebesar Rp84,36 triliun atau sekitar 46,87 persen dari total alokasi KUR nasional tahun ini.
Menurut Habib Idrus, data tersebut menunjukkan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup luas untuk memperbesar akses pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, termasuk calon pekerja migran.
“Kalau perbankan bisa menyalurkan KUR dalam jumlah besar, saya kira sektor pekerja migran juga harus mendapat perhatian yang sama. Karena ini bukan hanya soal pembiayaan, tetapi soal membuka kesempatan kerja dan meningkatkan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peluang besar penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang. Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, kebutuhan tenaga kerja di Jepang diperkirakan mencapai 1,2 juta orang hingga 2030.
Habib Idrus menilai peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, terutama oleh daerah-daerah seperti Banten yang memiliki potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja terampil.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Habib Idrus mengatakan pihaknya akan membawa persoalan sulitnya akses pembiayaan bagi calon pekerja migran ke instansi terkait, termasuk perbankan dan kementerian teknis, agar ada evaluasi terhadap skema yang selama ini berjalan.
“Aspirasi ini penting dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Karena faktanya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan awal untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Padahal peluang kerjanya besar dan potensinya sangat baik untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Habib Idrus.
Menurut dia, penguatan akses pembiayaan bagi pekerja migran harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang ingin bekerja secara legal ke luar negeri tidak terbebani biaya tinggi ataupun terpaksa mencari pinjaman dengan bunga besar.
Ia menegaskan, perbaikan akses pembiayaan bagi pekerja migran juga menjadi bagian dari upaya memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.