Jakarta (15/06) — Dana negara telah tersedia, tetapi pemanfaatannya dinilai belum berjalan maksimal. Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Al-Jufri, menyoroti realisasi pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Industri Kereta Api (INKA) yang baru mencapai sekitar 13 persen. Ia meminta perusahaan pelat merah tersebut segera mempercepat penggunaan dana agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Idrus usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2026).
Menurut Habib Idrus, PMN yang telah diberikan pemerintah harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan sektor strategis, termasuk industri perkeretaapian nasional yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat.
“Saya melihat PT INKA belum memaksimalkan PMN yang diberikan oleh pemerintah. Angkanya baru sekitar 13 persen yang dimanfaatkan. Padahal, industri kereta api harus segera bergerak agar masyarakat memiliki akses transportasi yang lebih banyak dan lebih baik,” ujar Habib Idrus.
Ia menilai kebutuhan transportasi massal berbasis kereta api akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemanfaatan PMN harus segera diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan sarana transportasi.
Selain PT INKA, Habib Idrus juga menyoroti pentingnya optimalisasi PMN yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Menurut dia, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan armada laut yang kuat untuk mendukung konektivitas antardaerah.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, keberadaan kapal-kapal PELNI sangat penting untuk memastikan akses transportasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Sementara itu, terkait PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Habib Idrus berharap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Secara umum, Habib Idrus menegaskan bahwa setiap rupiah PMN yang disalurkan negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau dananya sudah ada, maka harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Justru yang menjadi pertanyaan ketika dana itu tidak digunakan secara optimal,” ujar Habib Idrus.