Jakarta (16/05) — Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN membuka kegiatan dukungan implementasi program ILASPP yang didanai oleh Bank Dunia untuk memperkuat pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional. Program kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan BIG dan Kemendagri ini menargetkan percepatan pemenuhan target fisik tahun 2026 melalui koordinasi intensif terkait aspek pengadaan serta pengelolaan keuangan. Perwakilan Bank Dunia memberikan apresiasi atas kinerja proyek ini di Indonesia yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik, meski tetap menekankan pentingnya diskusi terbuka untuk mengatasi kendala strategis. Melalui dukungan teknis ini, diharapkan momentum pelaksanaan tetap terjaga sehingga tercipta sistem administrasi pertanahan yang akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga akhir proyek tahun 2029. (29/04/2026)

Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mendukung langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam membuka kegiatan dukungan implementasi program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didanai oleh Bank Dunia. Program ini merupakan upaya strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional secara terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

“Program ILASPP menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertanahan kita agar lebih akuntabel dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan target percepatan pemenuhan capaian fisik tahun 2026. Oleh karena itu, koordinasi intensif, khususnya dalam aspek pengadaan dan pengelolaan keuangan, menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut.

“Sinergi antarinstansi harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif serta akuntabel,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mengapresiasi penilaian positif dari pihak Bank Dunia yang menyebut kinerja proyek ILASPP di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik, meskipun tetap diperlukan ruang diskusi terbuka untuk mengatasi berbagai kendala strategis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dukungan teknis yang diberikan melalui program ini dapat menjaga momentum pelaksanaan hingga tuntas pada tahun 2029, serta menghasilkan sistem administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Apresiasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan setiap tantangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” demikian tutup Kang Aher.