Jakarta (11/05) — Perhatian terhadap rencana konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) telah disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, sebagai masukan konstruktif agar agenda transisi energi nasional tetap berjalan selaras dengan keselamatan masyarakat.
“Yang pertama harus diperhatikan adalah rantai pasoknya. Masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa menggunakan LPG selama puluhan tahun, sehingga proses transisi ini harus dipetakan secara cermat, matang, dan tidak boleh mengganggu kebutuhan harian warga,” ujar Jalal Abdul Nasir, Jumat (8/5/2026).
Kajian terhadap kesiapan distribusi, infrastruktur pendukung, serta pola konsumsi rumah tangga dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar perubahan sistem energi dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
“Jangan sampai semangat konversi energi justru membuat masyarakat mengalami kendala memperoleh pasokan gas untuk aktivitas rumah tangga yang selama ini berjalan stabil,” tegas legislator asal Jawa Barat VII tersebut.
Sorotan berikutnya turut diarahkan pada aspek keamanan teknis penggunaan gas berbasis metana yang dikemas dalam tekanan tinggi, mengingat karakteristik penyimpanan CNG memiliki standar teknis berbeda dibandingkan LPG.
“Secara teori, metana memang lebih ringan dari udara. Namun, CNG membutuhkan tekanan sangat tinggi, sehingga keamanan tabung, pipa, regulator, dan katup harus benar-benar memenuhi standar terbaik,” jelas Jalal Abdul Nasir.
Perhatian terhadap kualitas material, ketahanan struktur, sistem pemeliharaan, serta pengawasan berkala juga dipandang penting agar potensi risiko teknis dapat diminimalisasi sejak awal implementasi.
“Masyarakat yang selama ini terbiasa menggunakan LPG tentu membutuhkan edukasi yang memadai, karena penggunaan CNG memerlukan presisi tinggi, pemahaman teknis, dan pemeriksaan berkala,” paparnya.
Dorongan terhadap penguatan infrastruktur energi juga disampaikan melalui optimalisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga sebagai solusi jangka panjang yang dinilai semakin praktis dan efisien.
“Saya sangat menghargai niat pemerintah membangun kemandirian energi dan menekan impor. Namun, kesiapan infrastruktur, regulasi keselamatan, dan perlindungan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” pungkas Jalal Abdul Nasir.