Jakarta (19/04) — Kementerian Dalam Negeri terus berupaya menekan tingkat pengangguran di Indonesia dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan menjalin kemitraan strategis internasional, salah satunya dengan organisasi AFoCO dari Korea Selatan. Melalui diplomasi hijau yang menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, kerja sama ini difokuskan pada pengembangan proyek sertifikasi karbon di kawasan taman nasional, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial. Kolaborasi pengelolaan jutaan hektare lahan dan hutan adat ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. (01/04/2026)

Menyikapi kebijakan Kemendagri tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terus berupaya menekan tingkat pengangguran di Indonesia melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah serta menjalin kemitraan strategis internasional. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah kerja sama dengan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dari Korea Selatan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari diplomasi hijau yang diusung dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Langkah Kemendagri ini patut diapresiasi karena tidak hanya berorientasi pada pengurangan angka pengangguran, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan diplomasi hijau,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa program-program kerja sama ini memiliki dampak ganda, yakni menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, di mana kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan proyek sertifikasi karbon di kawasan taman nasional, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial.

“Kolaborasi pengelolaan jutaan hektare lahan dan hutan adat ini menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan hutan sosial. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka pengangguran sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, diharapkan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dengan pengawasan yang baik, serta didukung oleh regulasi yang kuat agar memberikan kepastian bagi para pelaku di lapangan.

“Ke depan, kami di Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.