Jakarta (28/01) — Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kondisi inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen pada Desember 2025 menjelang memasuki bulan Ramadan 2026. Meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen akibat bencana di Sumatera, angka inflasi tahunan tersebut dinilai masih aman dan berada dalam rentang target pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah segera memetakan komoditas penyebab inflasi di wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama. Rapat koordinasi yang digelar pada 15 Januari 2026 tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen guna memastikan stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga selama periode hari besar keagamaan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri dalam mengevaluasi kondisi inflasi nasional menjelang Ramadan 2026. Menurutnya, meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang antara lain dipengaruhi oleh bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, secara tahunan angka inflasi masih berada dalam batas aman bagi stabilitas perekonomian nasional.
“Inflasi tahunan di level 2,92 persen masih menunjukkan kondisi ekonomi yang terkendali. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, terlebih menjelang Ramadan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan kebutuhan pokok. Salah satu langkah pengendalian adalah memastikan kelancaran distribusi dan transportasi, termasuk peningkatan pengawasan distribusi oleh kementerian terkait, serta memastikan mata rantai pasok tidak terlalu panjang,” ujar Aher saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai arahan Kemendagri yang meminta pemerintah daerah memetakan komoditas pemicu inflasi sebagai langkah penting untuk memperkuat kebijakan antisipatif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemetaan komoditas pemicu inflasi sangat penting agar kebijakan pengendalian harga bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik daerah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI tersebut.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini menyambut baik penekanan dalam rapat koordinasi Kemendagri mengenai pentingnya menjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Menurutnya, keseimbangan tersebut menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha para produsen, khususnya selama periode hari besar keagamaan.
“Stabilitas harga bukan hanya soal menekan inflasi, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi bagi semua pihak, baik konsumen maupun produsen, terutama di momen krusial seperti bulan Ramadan,” tutup Aher.