Jakarta (06/09) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar menjadikan tata kelola lingkungan yang diterapkan PT Vale Indonesia sebagai model standar bagi perusahaan pertambangan nikel lainnya di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial sekaligus memastikan keberlanjutan produksi harus menjadi syarat mutlak di tengah pesatnya pertumbuhan industri nikel, khususnya dalam mendukung hilirisasi dan transisi energi.
“Nikel adalah salah satu komoditas strategis bangsa ini, tapi jangan sampai pembangunan ekonomi mengorbankan lingkungan hidup. PT Vale telah menunjukkan praktik pengelolaan lingkungan dan sosial yang relatif baik, dan ini harus bisa ditiru oleh perusahaan lain,” ujar Ateng.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga mengapresiasi PT Vale Indonesia atas komitmen investasi lingkungan dan sosial yang progresif.
Hanif menilai Vale berhasil menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari budaya perusahaan dan tidak bergantung pada tingkat produksi tahunan.
Ia berharap MIND ID, sebagai induk utama dari PT Vale dapat menjadi pemimpin dan penentu standar pengelolaan tambang nasional yang bertanggung jawab.
Selain itu, PT Vale juga telah mengadopsi standar yang sudah ditetapkan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM) secara konsisten. ICMM sendiri mendorong industri pertambangan untuk bertanggung jawab dalam setiap operasionalnya guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Meski begitu, Ia menilai adanya insiden kebocoran pipa distribusi minyak milik PT Vale di Desa Lioka, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada (23/08/2025) lalu harus menjadi evaluasi serius.
Kebocoran tersebut membuat aliran sungai dan irigasi menghitam, menimbulkan bau tajam, serta menimbulkan keresahan masyarakat karena dampak nyata mulai dari ancaman gagal panen hingga kerugian sosial-ekonomi.
“Apresiasi tetap perlu diberikan, tapi jangan menutup mata pada fakta bahwa insiden seperti kebocoran pipa tidak boleh terjadi lagi. KLH harus memastikan penegakan standar lingkungan berjalan ketat dan konsisten di semua lini operasional perusahaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa KLH perlu segera menyusun pedoman yang jelas agar tata kelola lingkungan dan sosial yang baik tidak hanya menjadi jargon, melainkan praktik nyata di seluruh perusahaan tambang nikel.